Pengamat Usulkan 2 Opsi Kurangi Dampak Defisit Transaksi Berjalan Terhadap Rupiah

Nilai tukar rupiah terkikis ke level Rp17.869 per dolar AS pagi ini. (Foto: Antara)

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menyebut ada dua opsi yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan terhadap nilai tukar (kurs) rupiah.

Dia mengatakan, kedua opsi tersebut adalah menambah utang baru atau mengurangi subsidi BBM.

Saat ini, defisit transaksi berjalan di kuartal II-2026 tercatat US$12,5 miliar, atau setara 3,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar hampir 3,5 kali dibandingkan defisit di kuartal sebelumnya yang hanya US$3,6 miliar, atau setara 1 persen dari PDB.

Ibrahim menilai, penerbitan utang baru menjadi salah satu opsi yang dapat dijalankan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam bentuk valas (valuta asing).

Namun, ketergantungan terhadap utang juga memiliki konsekuensi karena pemerintah harus menghadapi kewajiban pembayaran utang serta bunga yang bertambah.

“Nah, salah satunya adalah mencari utang baru. Tapi porsi utang kita kan sudah besar. Tahun ini saja, utang jatuh tempo sekitar Rp900 triliun. Berarti pemerintah harus mencari utang baru minimal tiga kali. Untuk menambal defisit transaksi berjalan agar tidak melebar,” ujar Ibrahim kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Ibrahim menyoroti langkah pemerintah mencari pembiayaan di pasar keuangan China (Tiongkok). Menurutnya, penerbitan obligasi di China seperti Panda Bond, perlu dilihat dalam konteks kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar dan struktur kepemilikan surat utang Indonesia secara global.

Dia menambahkan, pemerintah perlu memperkuat investasi di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal tertentu.

“Utang melalui penerbitan obligasi di Tiongkok, belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di dalam negeri, ya. Karena utang jatuh tempo, jumlahnya sudah besar sekali,” ucap dia.

Sementara untuk opsi mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), kata dia, memiliki risiko politik yang perlu dihitung secara cermat. Berdasarkan RAPBN 2027, pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel.

Ditetapkan subsidi BBM tertentu sebesar 20,09 juta kiloliter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Berdasarkan data tersebut, kuota BBM subsidi turun 58,51 persen, atau berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter.

“Nah, kalau pemerintah menghilangkan subsidi untuk BBM, ya dikhawatirkan berdampak kepada stabilitas nasional. Untuk APBN tahun 2027, BBM bersubsidi dikurangi hampir 52 persen. Artinya, penyaluran Pertalite dan Biosolar, diperketat. Ini tentunya ada risiko,” ungkapnya.

Babak Belurnya Transaksi Berjalan

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso membeberkan defisit transaksi berjalan di kuartal II-2026 menembus US$12,5 miliar. Atau setara 3,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka defisit neraca transaksi berjalan itu, meroket 3,5 kali lipat ketimbang posisi di kuartal I-2026 yang hanya US$3,6 miliar, setara 1 persen dari PDB.

Dan, angka defisit transaksi berjalan di kuartal II-2026, menjadi rekor tertinggi sejak kuartal I-2004. Sebelumnya, defisit transaksi berjalan terbesar bertengger di level US$10,1 miliar pada kuartal II-2013.

“Defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi di kuartal kedua ini, dipengaruhi sejumlah faktor temporer. Karena, neraca perdagangan migas yang defisit. Selain itu, surplus neraca dagang untuk nonmigas pun melandai,” terang Ramdan di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Selain itu, menurut Ramdan, defisit neraca pendapatan primer mengalami kenaikan, sejalan dengan pembayaran pendapatan primer. Di sisi lain, surplus neraca pendapatan sekunder, relatif stabil ketimbang kuartal I-2026.

Ke depan, Ramdan optimistis, prospek neraca perdagangan Indonesia tetap berada di level positif. Dan, sanggup menopang ketahanan eksternal Indonesia.

“Defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih rendah didukung perbaikan prospek ekspor sejalan kenaikan harga komoditas global, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, dan dampak positif penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS),” ujar Ramdan.

Adapun posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia hingga akhir Juni 2026, dilaporkan mencapai US$145,6 miliar. “Setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor, atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah Indonesia,” pungkasnya.