Pengamat Bongkar Risiko APBN Bayar Utang Whoosh: Beban Puluhan Tahun

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nai­lul Huda. (Foto: Dok. Antara)

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti ruang fiskal Indonesia yang semakin sempit seiring meningkatnya porsi anggaran untuk membayar utang.

Menurut Huda, kondisi tersebut berpotensi membuat defisit anggaran semakin melebar dan mendorong pemerintah terus menambah utang. Konsekuensinya, beban pembayaran bunga utang juga meningkat dari tahun ke tahun.

“Ruang fiskal Indonesia sudah semakin sempit dengan proporsi untuk membayar utang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan belanja pemerintah yang sangat tinggi, di satu sisi penerimaan tidak optimal,” ujar Huda kepada inilah.com, Rabu (26/8/2026).

Pada 2027, pemerintah Indonesia diproyeksikan harus membayar bunga utang sebesar Rp650,31 triliun. Angka tersebut meningkat 11,7 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang pada 2026 yang mencapai Rp582,24 triliun.

Huda mengatakan persoalan tersebut semakin berat karena keseimbangan primer Indonesia masih berada dalam kondisi negatif. Artinya, pemerintah belum mampu membiayai seluruh belanja di luar pembayaran bunga utang hanya dengan mengandalkan penerimaan negara.

“Untuk defisit anggaran semakin melebar dan penambahan utang yang sangat besar. Jadi tiap tahun ada tambahan untuk membayar bunga utang,” katanya.

Menurut Huda, kondisi keseimbangan primer yang masih negatif menunjukkan pemerintah masih perlu berutang untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang.

“Untuk membayar bunga utang pun, pemerintah perlu utang kembali. Jadi ini berlaku secara terus-menerus, dari tahun ke tahun,” tuturnya.

Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas tersebut, Huda menilai rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh justru berpotensi semakin membebani keuangan negara.

“Maka ketika ada penggunaan APBN untuk bayar utang Whoosh, itu suatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat,” tegasnya.

Dia menilai, apabila utang proyek Whoosh dimasukkan ke dalam APBN, kewajiban tersebut akan semakin menambah tekanan terhadap fiskal dalam jangka panjang.

“Utang Whoosh hanya akan semakin menambah beban APBN jika dimasukkan ke dalam APBN. Ini yang akan jadi masalah ke depan, bagi pemimpin berikutnya yang harus membayar utang Whoosh berpuluh-puluh tahun,” ucapnya.

Huda juga menilai membengkaknya biaya proyek Whoosh tidak terlepas dari persoalan perencanaan sejak awal. Karena itu, menurut dia, beban pembiayaan proyek tersebut tidak semestinya terus ditanggung oleh APBN.

“Perencanaan yang buruk menjadi alasan yang memang membuat Whoosh ini membengkak biayanya,” katanya.