Jelang Uji Kelayakan Destry Damayanti Calon Tunggal Gubernur BI, Ada Saran untuk Komisi XI DPR

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti (tengah) di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026). (Foto: ANTARA/Angga Budhiyanto/wsj).

Jika tak ada aral melintang, Destry Damayanti bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengingatkan para anggota Komisi XI DPR untuk memastikan adanya transformasi bank sentral dalam 10 tahun mendatang.

Poin itu, menurut Fakhrul, perlu menjadi perhatian saat fit and proper test digelar untuk memilih Gubernur BI, mengisi jabatan yang ditinggalkan Perry Warjiyo pada 26 Juli lalu, karena alasan yang masih misterius hingga saat ini.

Diskusi dalam fit and proper test, kata dia, sebaiknya tidak terlalu terserap pada pertanyaan, apakah suku bunga berikutnya perlu naik, tetap, atau turun.

“Saya berharap fit and proper test besok berbicara tentang BI 2036, bukan hanya BI-Rate 2026. Kita perlu mendengar bagaimana calon Gubernur melihat AI, perubahan struktur produksi, transmisi kredit, digitalisasi uang, global financial cycle, pasar keuangan, serta hubungan moneter dan fiskal dalam satu arsitektur kebijakan yang tetap menjaga independensi,” kata Fakhrul di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Mengingatkan saja, Destry Damayanti diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon tunggal Gubernur BI. Saat ini, Destry menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI. Mantan bankir Bank Mandiri yang pernah berkarier di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini, memiliki jam terbang tinggi di sektor keuangan dan moneter.

Meski begitu, Fakhrul mengingatkan, tantangan menjadi Gubernur BI kali ini, beda dengan sebelumnya. Di mana, tantangan utamanya adalah mempersiapkan BI menghadapi dunia yang mungkin belum sepenuhnya dapat dibayangkan hari ini. Alias masih diselimuti ketidakpastian di berbagai bidang.

Fakhrul menjelaskan, perubahan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir membuat pekerjaan bank sentral jauh lebih kompleks.

Dalam hal ini, inflasi tidak lagi selalu berasal dari permintaan, likuiditas tidak otomatis berubah menjadi kredit, pasar keuangan semakin menentukan kondisi pembiayaan, teknologi mengubah cara uang bergerak, sementara kebijakan domestik semakin berhadapan langsung dengan siklus keuangan global (global financial cycle).

Lebih lanjut, menurut Fakhrul, tantangan pertama Gubernur BI berikutnya adalah mengembangkan cara menjalankan inflation targeting dalam dunia yang semakin sering mengalami supply shock.

Selain itu, tantangan lain adalah memastikan likuiditas benar-benar bekerja di perekonomian. Fakhrul mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki semakin banyak instrumen untuk menyediakan likuiditas dan memberikan insentif kepada perbankan. Namun, tambahan likuiditas tidak otomatis menghasilkan tambahan kredit dengan jumlah yang sama.

Tantangan berikutnya adalah kenyataan bahwa BI dapat menentukan BI-Rate, tetapi tidak menentukan harga uang dunia. Perubahan Fed Funds Rate, imbal hasil (yield) US Treasury, indeks dolar dan global risk appetite dapat langsung mempengaruhi rupiah dan surat utang negara (SUN).

Itulah sebabnya, menurut Fakhrul, cadangan devisa, kedalaman pasar domestik, basis investor, instrumen hedging dan kemampuan menarik capital flow merupakan bagian integral dari ruang kebijakan moneter Indonesia.

Ia juga menilai, Gubernur BI berikutnya perlu semakin memperhatikan perbedaan antara policy rate dan kondisi finansial yang benar-benar dihadapi dunia usaha.

Level BI-Rate bisa saja tetap, tetapi yield SUN dapat meningkat, rupiah melemah, harga saham turun dan risk premium meningkat. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat menghadapi pembiayaan yang lebih mahal meskipun bank sentral tidak mengubah suku bunga.

Mulai BI Rate hingga Independensi

Fakhrul mengingatkan, sektor usaha di Indonesia, saat ini, semakin heterogen. Di mana, sektor UMKM, manufaktur atau padat karya, smelter, serta perusahaan teknologi dan data center, menghadapi BI-rate yang sama. Namun, merespons kebijakan moneter dengan cara yang sangat berbeda.

“Satu BI-Rate sekarang berbicara kepada banyak Indonesia sekaligus. Karena itu bank sentral, tidak harus mempunyai suku bunga berbeda untuk setiap sektor. Tetapi harus mempunyai pemahaman yang jauh lebih granular mengenai bagaimana satu suku bunga mempengaruhi sektor yang berbeda,” kata Fakhrul.

Di sisi lain, Fakhrul menilai bahwa kemajuan sistem pembayaran Indonesia merupakan modal penting. Namun, fase berikutnya harus melihat teknologi pembayaran sebagai bagian dari infrastruktur moneter nasional, termasuk bagaimana teknologi mempengaruhi transmisi, pergerakan modal, data ekonomi dan penggunaan rupiah.

Sementara dari sisi independensi, Fakhrul memandang fit and proper test perlu membahas bagaimana calon Gubernur BI melihat hubungan antara independensi bank sentral dan interaksi kebijakan dengan pemerintah.

Menurutnya, independensi BI merupakan salah satu pencapaian institusional terpenting setelah krisis 1998 dan harus tetap menjadi fondasi. Namun dalam perekonomian modern, neraca pemerintah, BI, dan sistem keuangan semakin sering berinteraksi.

“Independence does not mean isolation, and coordination does not mean subordination. BI harus independen dalam mengambil keputusan sesuai mandatnya. Tetapi kita juga harus memastikan berbagai kebijakan ekonomi tidak tanpa sengaja menginjak gas dan rem pada saat yang bersamaan,” kata Fakhrul.