Kondisi Erick Thohir alias Etho saat ini sedang tidak nyaman karena beberapa pihak terus ‘mengusik’ posisinya yang rangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (menpora) serta ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Padahal rangkap jabatan yang Etho emban sudah terjadi saat dirinya maju dan terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Namun, saat itu publik dan penggemar olahraga khususnya sepak bola tidak keberatan dengan posisi tersebut, karena sosok Etho dianggap bisa mengangkat ‘derajat’ Indonesia di dunia internasional lewat sepak bola.
Seiring perjalanannya, posisi Etho makin tidak menguntungkan karena adanya pergantian rezim dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto. Di awal-awal kepemimpinan Prabowo, Etho masih diberikan ‘kesempatan’ untuk memegang kendali kementerian BUMN dengan harapan bisa terus ‘mensupport’ Timnas sepak bola Indonesia.
Namun dengan adanya kebijakan politik baru dari Prabowo yang men-downgrade Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola (BP) membuat posisi Etho semakin terpojok secara politik.
Eks presiden klub Inter Milan ini akhirnya harus rela digeser oleh Prabowo ke posisi baru yakni menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (menpora). Dengan kondisi tersebut membuat, banyak pihak mulai mempertanyakan posisi Etho sebagai Ketum PSSI.
Pasalnya setelah memegang jabatan Menpora, Etho otomastis harus menjadi ‘pembina’ seluruh cabang olahraga (cabor). Sehingga dengan posisinya yang merangkap jabatan sebagai Ketum PSSI membuat banyak pihak mulai khawatir adanya konflik kepentingan di dunia olahraga.
Apalagi sebagai Menpora, Etho memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran untuk seluruh cabor tak hanya sepak bola.
Bandul Politik Bergeser Pengaruhi Posisi Etho
‘Angin kencang’ yang menggoyang Etho semakin kencang usai Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Publik mulai mencari kesalahan-kesalahan Etho khususnya soal keputusannya memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas dan menggantinya dengan ‘rombongan meneer Belanda’ yang dipimpin oleh Patrick Kluivert.
Dengan situasi tersebut, posisi politik Etho di dunia olahraga dan kabinet kini semakin rumit. Sejumlah pihak mendesak Etho untuk merelakan salah satu posisinya untuk dilepas agar bisa fokus.
Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai rangkap jabatan Etho sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI tidaklah etis dan terkesan absurd.
Meski tidak bertentangan dengan aturan, Fadhli menegaskan, praktik rangkap jabatan tersebut tetap memunculkan persoalan serius terkait etika publik dan potensi penyimpangan kebijakan.
“Berdasarkan aturan yang ada saat ini, sebenarnya tidak ada masalah yang bertentangan dengan undang-undang terkait rangkap jabatan sebagai Menpora dan Ketua Federasi Sepakbola. Namun ada dua hal yang menjadi masalah, yaitu etika publik dan moral hazard,” kata Fadhli saat dihubungi Inilah.com.
Ia menilai situasi menjadi semakin janggal mengingat posisi Menpora memiliki kewenangan menyalurkan bantuan pemerintah dari APBN kepada PSSI, yang dalam hal ini, dipimpin sendiri oleh Etho.
Namun belakangan, muncul wacana jika PSSI tak lagi mendapat dukungan dana dari pemerintah atau APBN. Situasi tersebut muncul karena adanya potensi konflik kepentingan karena Etho rangkap jabatan Menpora dan Ketum PSSI.
“Sangat absurd memang, Menpora memberikan bantuan untuk PSSI yang notabene ketuanya adalah dia sendiri. Kemudian juga peluang penyimpangan kebijakan maupun anggaran patut diawasi,” ucap Fadhli.
Hal senada juga disampaikan, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Dia menilai rangkap Etho melanggar prinsip meritokrasi dan menimbulkan konflik kepentingan.
Menurutnya, Presiden Prabowo harus bisa mengambil sikap jika Etho tetap ingin mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PSSI. Langkah ini penting agar Presiden Prabowo tidak dipersepsikan publik menormalisasikan rangkap jabatan yang tidak sesuai secara etika politik.
“Prabowo harus mencopot Erick Thohir dari jabatan Menpora kalau tidak mau mundur dari Ketum PSSI atau sebaliknya,” ujar Iwan dihubungi Inilah.com.
Meski begitu, kalangan anggota dewan justru membela Etho dengan posisinya sekarang. Mereka menilai rangkap jabatan Etho tidak akan mempengaruhi prestasi cabang olahraga (cabor) di bawah naungan Menpora, termasuk PSSI.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyebut kondisi rangkap jabatan agak mengganggu, namun belum tentu memengaruhi prestasi secara negatif.
“Perlu kajian akademik yang serius untuk menentukan apakah rangkap jabatan tersebut menghambat kinerja atau justru memberikan keuntungan strategis bagi percepatan prestasi sepak bola nasional,” pungkasnya.
Namun tidak semua anggota dewan yang mendukung posisi Etho ini, sebab ada juga sebagian anggota yang justru mengkritik keras situasi ini.
Salah satunya, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia gencar mengkritik Etho yang dinilai banyak melakukan blunder di Timnas Indonesia. Meski tak menyinggung secara langsung soal rangkap jabatan, namun pernyataan-pernyataan Andre cukup mengganggu ‘posisi’ Etho.
Sebagai Penasihat tim sepak bola Semen Padang Football Club (FC) ini, Andre terus mendesak Etho untuk bertanggung jawab atas sejumlah kegagalan Timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.