Pemprov DKI Bakal Terbitkan Obligasi Rp3,5 Triliun, Purbaya: Uang yang tak Terpakai ke Mana?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, Senin (20/7/2026). (Foto: Antara/Maria Cicilia Galuh)

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merasa kaget mendengar rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun.

Purbaya mengaku belum mengetahui adanya rencana tersebut. Dia agak terkejut lantaran keuangan DKI cukup sehat, sehingga tak perlu susah payah mengeluarkan surat utang. “Oh, saya belum tahu. Kan uangnya banyak. Masih berapa triliun itu belum terpakai,” ujar Purbaya kepada wartawan, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Saat ditanya apakah penerbitan obligasi oleh Pemprov DKI, memiliki risiko tinggi terhadap keuangan daerah? Tegas saja Purbaya menjawab: tidak. Asalkan, kondisi keuangan DKI Jakarta benar-benar kuat.

“Kalau kredibel dan DKI uangnya banyak, sebenarnya tidak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uang yang tidak terpakai banyak. Jadi, buat apa? Tapi saya tidak tahu, ya. Nanti saya cek dengan mereka, ya,” kata Purbaya.

Beri Contoh Daerah Lain

Informasi saja, Gubernur Pramono menerangkan, rencana penerbitan obligasi senilai Rp3,5 triliun, bukan karena Pemprov DKI sedang kekurangan dana. Namun, penerbitan obligasi daerah merupakan instrumen creative financing. Berdampak kepada semakin sehat dan transparan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pramono mengatakan, obligasi ditargetkan sebesar Rp3,5 triliun, tidak ada korelasinya dengan porsi APBD DKI Jakarta tahun 2026 yang mencapai Rp81,32 triliun.

“Kenapa Rp3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu, memang bisa jauh lebih besar dari itu. Tapi kan kita tahu, ini yang pertama kalinya ada obligasi daerah di republik ini. Kalau berhasil, bisa menjadi instrumen creative financing. Bisa dicontoh daerah lain,” kata Pramono.

Pramono menegaskan kondisi keuangan DKI Jakarta tetap kuat meski sempat terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Karena itu, obligasi diterbitkan bukan untuk menutup kekurangan anggaran, melainkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

“Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan terbuka,” kata dia.

Pramono mengatakan, obligasi daerah tersebut direncanakan memiliki tenor tujuh tahun. Meski belum merinci besaran bunga atau kupon yang ditawarkan, Pramono memastikan, kemampuan fiskal Jakarta mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran.

“Jakarta pasti sanggup dan Jakarta pasti dengan adanya obligasi ini, APBD-nya akan menjadi lebih berwarna, lebih sehat, dan mudah-mudahan lebih membawa manfaat bagi masyarakat,” jelas dia.