Kontroversi seputar intervensi politik dalam putaran final Piala Dunia 2026 terus memanas. Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia (NFF), Lise Klaveness, menegaskan bahwa pihaknya akan meminta dewan direksi untuk melayangkan gugatan etik resmi terkait pembatalan skorsing penyerang Tim Nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun.
Dalam wawancaranya bersama The Times, Klaveness secara terbuka mendesak Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk mengakui bahwa penangguhan sanksi tersebut adalah sebuah “kesalahan” besar. Klaveness meyakini bahwa keputusan itu secara nyata telah dipengaruhi oleh tekanan pihak eksternal.
Intervensi Donald Trump dan Keputusan Sepihak
Kasus ini bermula ketika Folarin Balogun diganjar kartu merah dalam laga melawan Bosnia-Herzegovina. Sesuai regulasi, sang striker seharusnya secara otomatis absen dalam satu pertandingan.
Namun, Komite Disiplin FIFA secara mengejutkan menangguhkan hukuman tersebut, sehingga Balogun bebas bermain dan membantu AS menumbangkan Belgia di babak 16 besar.
Kejanggalan menyeruak setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terang-terangan mengatakan kepada media sebelum laga kontra Belgia bahwa ia telah menelepon Infantino untuk meninjau kembali kartu merah Balogun. Trump bahkan secara publik menyebut langkah FIFA membatalkan hukuman itu sebagai “keputusan yang hebat”.
Meski Infantino bersikeras bahwa badan peradilan FIFA beroperasi secara independen, Klaveness melontarkan kritik pedas.
“Pertama-tama, hal ini seharusnya tidak terjadi. Sangat penting sekarang untuk memiliki komunikasi yang jujur seputar masalah ini. Kita semua tahu bahwa vonis ini dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dan tidak melalui proses yang semestinya,” tegas Klaveness.
“Kami butuh pemimpin kami di FIFA untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan.”
Aturan yang Dibengkokkan demi Pemimpin Negara
Klaveness memperingatkan bahwa mengkompromikan aturan fundamental demi tekanan politik adalah preseden yang sangat berbahaya bagi integritas sepak bola global.
“Ketika Anda membengkokkan aturan seperti ini, Anda berada di jalan licin yang akan membahayakan seluruh pertandingan. Jika Anda mulai beradaptasi sedemikian rupa terhadap para pemimpin negara dan politik negara, Anda akan mengubah perilaku organisasi sekaligus menggeser batas merah (red line) soal sejauh mana pemimpin negara boleh campur tangan. Dan itulah yang baru saja terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Klaveness menyoroti kejanggalan prosedural. Berdasarkan laporan, Ketua Komite Disiplin FIFA, Mohammad Al Kamali, mengambil keputusan krusial untuk menangguhkan larangan Balogun itu seorang diri.
“Ketika ada suara eksternal yang sangat kuat berbisik di telinga Anda, sangat penting untuk memiliki lebih banyak suara dalam mengambil keputusan. Jika tidak, itu adalah sebuah kesalahan,” sindir Klaveness.
Upaya Menyapu Masalah ke Bawah Karpet
Klaveness menegaskan bahwa upaya FIFA untuk “menyapu masalah ini ke bawah karpet” tidak akan berhasil karena sudah terlalu banyak tokoh sepak bola yang merasa resah.
NFF berencana membawa kasus intervensi ini ke rapat dewan untuk dijadikan aduan etik resmi. Rencananya, gugatan ini akan digabungkan dengan keluhan etik yang sudah ada sebelumnya terkait pemberian Penghargaan Perdamaian FIFA (FIFA Peace Prize) kepada Donald Trump.
Manuver Klaveness ini memperpanjang rentetan masalah hukum Infantino, mengingat sebelumnya sebuah pengaduan juga telah diserahkan kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC) atas tuduhan bahwa Presiden FIFA tersebut melanggar aturan netralitas politik dalam urusannya bersama Donald Trump.
Sejauh ini, pihak FIFA masih bungkam dan belum memberikan komentar resmi terkait tuntutan keras dari Presiden NFF tersebut.