Inflasi Baru 3 Persen, Ekonomi RI Masih Jauh dari Bayang-bayang Krisis 98

Ilustrasi perbandingan tingkat tingkat inflasi ekonomi dalam negeri di tahun 2026 dengan 1998. (Foto: Generator AI).

Narasi soal krisis ekonomi yang menghantui Indonesia diabaikan saja, sebab stabilitas makroekonomi dalam negeri dianggap masih sangat terjaga. Hal ini tercermin dari angka inflasi yang tergolong rendah dan defisit anggaran yang masih anteng di bawah batas aman.

Pengamat ekonomi Surya Vandiantara menyebut kondisi saat ini bagai bumi dan langit jika dibandingkan dengan prahara 1997/1998. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan per Maret 2026 berada di angka 3,48 persen.

Angka tersebut tentu tidak ada apa-apanya dibanding inflasi tahun 1998 yang sempat meroket hingga 77,63 persen. “Perbedaannya sangat signifikan, mencapai lebih dari 70 persen. Ini menunjukkan kondisi ekonomi saat ini relatif stabil,” ujar Surya pada Minggu (12/4/2026).

Selain urusan harga barang, Surya juga membedah kesehatan APBN. Pada kuartal I 2026, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 240,1 triliun. Meski terdengar besar, secara rasio angka itu baru menyentuh 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas maksimal defisit adalah 3 persen dari PDB. “Artinya, ruang fiskal masih cukup terjaga dan belum melewati ambang batas yang ditentukan,” jelas Surya.

Surya justru melihat defisit anggaran bukan sebagai beban melainkan alat kendali. Dalam kacamata ekonomi, defisit yang dikelola dengan benar justru bisa memicu pertumbuhan jika dialokasikan untuk belanja negara yang produktif. Apalagi di tengah situasi global yang serba tidak pasti, kebijakan fiskal yang berani diperlukan untuk menjaga momentum.

“Defisit tidak selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, ini justru menjadi alat untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas,” katanya.

Ia meyakini peningkatan produktivitas dalam jangka panjang bakal mempertebal kantong penerimaan negara yang nantinya otomatis menutup celah defisit tersebut. Ke depan Surya menyarankan agar pemerintah tidak kaku memandang batas defisit hanya dari persentase PDB semata.

Menurut dia, fleksibilitas ruang defisit seharusnya didasarkan pada seberapa besar dampak ekonomi dari program pemerintah yang dijalankan. “Jika sebuah program memiliki dampak ekonomi yang besar dan mampu meningkatkan penerimaan negara, maka ruang defisit bisa lebih fleksibel,” pungkasnya.