Sabtu, 29 November 2025 – 21:56 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025). (Foto: ANTARA/Rizka Khaerunnisa).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorog adanya insentif fiskal bagi pemerintah daerah (pemda) yang berhasil menjaga stabilitas harga (inflasi) serta digitalisasi daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di mana Pemda yang mencapai kinerja terbaik pada dua bidang tersebut diberi penganugerahan TPID Awards 2025 dan Championship TP2DD 2025 masing-masing dalam tiga kategori.
“Daerah yang mendapatkan Award ini, mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Mohon arahan Pak Presiden. Dari Pak Menteri Keuangan, saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya tidak terlalu besar, kira-kira Rp786 miliar yang dibagi,” kata Menko Airlangga di Jakarta, dikutip Sabtu (28/11/2025).
Pada kesempatan yang sama, Airlangga melaporkan bahwa inflasi Indonesia terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran target nasional 2,5±1 persen, dengan realisasi pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year/yoy).
Inflasi yang terkendali dipengaruhi konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan kebijakan insentif fiskal Pemerintah dalam mengarahkan ekspektasi inflasi.
Selain itu, bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil serta implementasi strategi kebijakan utama 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) terus ditempuh untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran.
Selain menjalankan program reguler pengendalian inflasi, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi termasuk untuk menjaga stabilitas daya beli di masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Di samping itu, ia mengatakan pemerintah telah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi hingga akhir tahun, di antaranya program diskon transportasi, bantuan pangan, bantuan langsung tunai (BLT) Kesra, dan program magang lulusan perguruan tinggi.
Untuk memperkuat efektivitas kebijakan tersebut, lanjutnya, pemerintah mengakselerasi transformasi digital di daerah.
Dukungan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah (P2DD) mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau sekitar 91,8 persen telah memiliki ekosistem (regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan BPD) yang memadai.
Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan yang sama turut menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan jajaran terkait yang hadir, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi, persatuan dan rekonsiliasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Perekonomian kita tetap optimis didukung oleh sinergi dan kerjasama di antara pengelola perekonomian. Satu tahun ini kita telah membuktikan kepada rakyat Indonesia hasil nyata, kerja keras, yang dapat kita banggakan,” kata Presiden.
Pada Jumat (28/11), selain acara PTBI 2025, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 juga telah dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi.
Dalam TPID Award 2025, untuk kategori Provinsi terbaik diraih Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua. Untuk kategori kabupaten dan kota terbaik ditempati Kota Palembang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjarmasin, Kota Palu dan Kota Mataram
Kategori kabupaten dan kota berprestasi, diraih: Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Lombok Timur.