Utang Luar Negeri Naik 4,4 Persen Jadi Rp7.934,5 Triliun, BI: Tenang, Masih Terjaga

Ilustrasi – Petugas menghitung uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jakarta. (Foto: ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA).

Hingga triwulan II-2026, utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh 4,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy), menjadi US$453,4 miliar. Atau setara Rp7.934,5 triliun dengan asumsi kurs Rp17.500/US$.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso mengatakan, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB), sebesar 30,6 persen. “Posisi ULN pada triwulan tersebut tetap terjaga,” papar Ramdan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Perkembangan tersebut, kata Ramdan, disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I-2026 sebesar 3,8 persen (year on year/yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3 persen (yoy) pada triwulan I-2026.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3 persen (yoy) pada triwulan I-2026.

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta.

BI melaporkan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6 persen pada triwulan II-2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah menyatakan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.