Sindir Balik PKB hingga Nasdem soal Posisi, PDIP: Yang Nggak Jelas Itu Mereka!

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2026). (Foto: Inilah.com/ Wahyu Praditya P)

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai fenomena bergabungnya sejumlah partai politik yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024 ke dalam pemerintahan dapat mengaburkan makna kompetisi politik di Indonesia.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, pemilu seharusnya menjadi ajang pertarungan gagasan yang jelas, sehingga publik dapat membedakan pilihan politik secara tegas. Namun, jika setelah kontestasi semua kekuatan politik kembali menyatu dalam pemerintahan, maka batas kompetisi menjadi tidak terlihat.

“Yang nggak jelas itu justru mereka yang kalah Pilpres, tapi bergabung di dalam. Itu justru nggak jelas,” kata Djarot usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-499 Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP menentukan posisi politiknya secara tegas. Kritik serupa juga disampaikan politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai kondisi tersebut berpotensi mengurangi esensi dari proses pemilu itu sendiri. Menurutnya, masyarakat bisa kehilangan referensi atas perbedaan sikap politik yang sebelumnya ditawarkan selama masa kampanye.

“Buat apa ada pilihan presiden berdarah-darah seperti itu. Toh akhirnya ketika kalah, eh gabung juga,” ujarnya.

Djarot juga menyinggung bahwa sikap politik yang berubah setelah hasil pemilu dapat dipandang sebagai ketidakkonsistenan terhadap mandat pemilih. Ia menekankan pentingnya integritas sikap politik agar demokrasi tetap memiliki makna.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Djarot menilai partai politik seharusnya tetap memiliki posisi yang jelas, baik sebagai pendukung pemerintah maupun sebagai penyeimbang di luar kekuasaan.

Sementara itu, PDI Perjuangan menegaskan tetap memilih berada di luar pemerintahan sebagai bentuk menjalankan fungsi checks and balances. 

Menurut Djarot, posisi tersebut penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap diawasi dan kebijakan publik tetap berpihak kepada rakyat.