Enak Betul Direksi WNA Garuda, Didampingi KPK Isi LHKPN Padahal Sudah Lewat Batas Waktu

Balagopal Kunduvara (kiri) kini menjabat sebagai Direktur Keuangan Garuda Indonesia, sementara Neil Raymond Mills menempati posisi Direktur Transformasi. (Foto: Dok. Garuda Indonesia)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dua direksi warga negara asing (WNA) di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga batas akhir pelaporan 31 Maret 2026.

Keduanya sebelumnya telah terdaftar sebagai wajib lapor, sehingga tetap memiliki kewajiban untuk mengisi dan menyerahkan laporan kekayaan melalui sistem elektronik KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan lembaganya akan memberikan pendampingan guna membantu proses pelaporan tersebut.

“Rencana pekan depan akan dilakukan asistensi dalam pengisian LHKPN-nya,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan, kewajiban LHKPN berlaku bagi seluruh penyelenggara negara tanpa terkecuali, termasuk pejabat yang berasal dari luar negeri selama menjabat di badan usaha milik negara.

Namun, hingga tenggat waktu berakhir, dua direksi tersebut belum mengisi laporan kekayaannya.

“Benar, per 31 Maret belum lapor,” kata dia.

Sebagai tindak lanjut, KPK akan melakukan asistensi teknis agar proses pengisian LHKPN dapat segera diselesaikan. Pendampingan ini diberikan karena keduanya sudah masuk dalam kategori wajib lapor.

Profil Direksi WNA Garuda

Dua direksi asing yang dimaksud adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Balagopal Kunduvara, serta Direktur Transformasi, Neil Raymond Mills.

Keduanya diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025.

Sebelum bergabung dengan Garuda, Balagopal menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines pada 2021–2025. Sementara Neil Mills memiliki pengalaman sebagai konsultan penerbangan di NM Aviation Limited serta pernah menjabat Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavian Airlines.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN secara nasional tergolong tinggi. Berdasarkan data KPK per 30 Maret 2026, sebanyak 393.922 dari 431.785 wajib lapor telah menyampaikan laporan, atau sekitar 91,23 persen.