Melambungnya Harga Minyak Dunia Munculkan WFH, Pakar UGM: Ojol dan UMKM Bakal Terdampak

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi. ANTARA/instagram @fahmyradhi/pri

Penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran vs AS-Israel telah memicu meroketnya harga minyak dunia hingga di atas US$100 per barel. Pada 20 Maret 2026, harga minyak Brent tembus US$112,19 per barel.

Pakar ekonomi energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menerangkan, Indonesia sebagai negeri net importer, tentu akan berhitung sebelum menetapkan importasi minyak mentah. Karena dampaknya kepada perekonomian nasional, khususnya APBN.

“Dampak beragam mulai bengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada APBN, menyulut kenaikan imported inflation. Pada Maret 2026 diperkirakan inflasi 3,07- 4,8 persen secara tahunan. Ini semakin menurunkan daya beli rakyat,” bebernya di Jakarta, Sabtu (28/3/2026)

Selain itu, Fahmy mengkhawatirkan kurs rupiah bakal terperosok dalam hingga di atas nilai psikologis Rp17.000 per dolar AS. Untuk meminimkan berbagai risiko itu, pemerintah merencanakan serangkaian kebijakan efisiensi. Salah satu kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sehari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta.

“Masalahnya, tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk memberlakukan WFH-1 secara konsekuen. Karena ini menyangkut perubahan perilaku kerja,” imbuhnya.

Bisa jadi, kata dia, ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada Jumat, namun mereka bekerja di mana saja (Work From Anywhere). Misalnya, kerja sambil berwisata dengan keluarga, menikmati akhir pekan.

“Beda dengan saat pandemi Covid-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel paksa agar tidak tertular Covid-19. Sedangkan variabel paksa tidak ada pada WFH. Tanpa variabel paksa, sangat sulit WFH bisa diterapkan secara konsekuen.

Selain itu, kata dia, WFH-1 berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojek online (ojol), warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya.

“Mewajibkan WFH bagi pekerja swasta yang bekerja di sektor manufaktur juga akan menurunkan produktivitas kerja yang merugikan bagi sektor manufaktur,” bebernya.

Diingatkan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH. “Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat (benefit) penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya (cost),” ungkapnya.