Eskalasi konflik yang kian membara di Timur Tengah tak hanya menyisakan reruntuhan di pusat krisis, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ekonomi yang nyata hingga ke pelosok Asia Tenggara. Kamboja menjadi salah satu negara yang kini tengah terengah-engah menghadapi hantaman harga energi yang terus merangkak naik tanpa ampun.
Kementerian Perdagangan Kamboja secara resmi menaikan harga ritel bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku efektif mulai Kamis (26/3/2026). Kenaikan ini dipicu langsung oleh ketidakpastian pasokan global akibat ketegangan militer yang melibatkan kekuatan besar di kawasan Teluk.
Rincian Kenaikan yang Menyesakkan
Dalam pengumuman terbarunya, otoritas perdagangan Kamboja mematok harga bensin reguler di angka 5.450 riel atau setara US$1,36 per liter. Meski secara mingguan kenaikan ini terlihat tipis, yakni sekitar 0,92 persen dari posisi sebelumnya di 5.400 riel, namun tren jangka panjangnya sangat mengkhawatirkan.
Sektor transportasi dan logistik dipastikan terpukul lebih keras. Harga solar kini ditetapkan sebesar 7.100 riel atau sekitar US$1,77 per liter. Angka ini menunjukkan lonjakan tajam sebesar 5,97 persen dibandingkan pekan lalu.
Tidak hanya itu, sektor rumah tangga juga ikut menjerit setelah harga elpiji (LPG) menyentuh angka 3.200 riel (US$0,79) per liter pada periode yang sama.
Rekor Lonjakan Sejak Konflik Pecah
Jika ditarik garis waktu sejak awal pecahnya konflik di Timur Tengah, angka-angka yang dirilis pemerintah Kamboja sungguh mencengangkan.
Secara kumulatif, harga bensin reguler telah melonjak 41,5 persen. Sementara itu, harga solar mencatat kenaikan paling ekstrem hingga 84 persen, dan elpiji menyusul dengan kenaikan 60 persen.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan beban nyata bagi masyarakat Kamboja yang daya belinya kian tergerus. Lonjakan harga solar hingga hampir dua kali lipat menjadi momok bagi sektor industri dan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut.
Ketergantungan Total dan Langkah Darurat Pemerintah
Nasib Kamboja memang berada di ujung tanduk kebijakan energi global. Hingga saat ini, negara kerajaan tersebut masih bergantung sepenuhnya pada impor minyak bumi dan solar untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.
Meskipun memiliki cadangan minyak di dasar laut, proses eksploitasi yang belum berjalan membuat Kamboja tidak memiliki bantalan saat harga internasional bergejolak.
Guna meredam amuk inflasi, Pemerintah Kamboja sebenarnya tidak tinggal diam. Sejak pekan lalu, kebijakan darurat berupa penurunan bea impor dan pemangkasan pajak atas produk bensin serta solar telah diberlakukan.
Langkah ini diambil sebagai upaya terakhir untuk meringankan beban konsumen dan menjaga agar roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Kini, publik Kamboja hanya bisa berharap ketegangan di Timur Tengah segera mendingin. Sebab, tanpa stabilitas di kawasan produsen minyak, upaya domestik apa pun hanya akan menjadi obat penawar sementara bagi luka ekonomi yang kian mendalam.