Agrinas Nekat Bayar DP Pikap India Meski Ditegur, PDB Berpotensi Rontok Rp39 Triliun

Mobil pikap Mahindra Scorpio yang digunakan sebagai kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. (Foto: Dok. PT Agrinas Pangan Nusantara)

Proyek PT Agrinas Pangan Nusantara mendatangkan 105.000 mobil niaga asal India kini jadi sasaran tembak di Senayan. Kebijakan ini dinilai “mbalelo” dari semangat Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat ekonomi desa dan industri domestik.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, naik pitam dan mendesak proyek impor raksasa itu dibatalkan total.

Said menilai aneh bin ajaib jika korporasi yang menggunakan dana APBN justru lebih memilih memutar uang rakyat di luar negeri ketimbang di dalam negeri.

“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).

Poltikus PDIP ini bilang, sektor manufaktur nasional seharusnya jadi tumpuan serapan tenaga kerja, apalagi di tengah angka pengangguran sarjana yang menembus satu juta orang.

Ia pun menyodorkan itung-itungan lembaga riset Celios yang bikin ngeri. Impor ini berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun dan menurunkan pendapatan masyarakat hingga Rp39 triliun.

“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” tuturnya. Said juga menyentil soal efisiensi palsu. Harga murah di awal belum tentu menjamin ketersediaan suku cadang dan bengkel di masa depan. “Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” tegas Said.

Agrinas Tetap Ngegas

Meski dihujani kritik dan desakan pembatalan, PT Agrinas tampaknya sudah telanjur “basah”. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi bahwa 1.000 unit perdana dari India sudah menapakkan roda di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Iya (sudah sampai 1.000 unit),” kata Joao saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Ribuan unit ini merupakan bagian dari proyek 105.000 pikap dan truk hasil lobi panjang dengan produsen India seperti Mahindra dan Tata Motors.

Hebatnya lagi, meski ada desakan penundaan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Agrinas sudah telanjur menyetor uang muka (down payment) sebesar 30 persen ke pihak prinsipal di India. Joao beralasan, DP itu harus dibayar karena pihak Mahindra sampai rela menutup jalur produksi lain demi memenuhi pesanan Agrinas.

“Awalnya Mahindra hanya mampu menyuplai 2.000 unit, kemudian kami melakukan lobi dan diskusi yang cukup panjang. Sehingga mereka mau menutup produksi lain hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan Agrinas. Oleh karena itu, kami harus memberikan down payment 30 persen, dan itu sudah kami lakukan,” jelas Joao.

Terkait desakan pembatalan, Joao mengaku siap menerima konsekuensi pahit, termasuk denda atau penalti kontrak jika negara akhirnya memutuskan untuk menyetop proyek ini. “Langkah itu (pembayaran DP) sudah kami lakukan,” pungkasnya.