Buntut Downgrade Moody’s Cs, Prabowo Tuding Para Menteri Kurang Serius Sampaikan Informasi

Presiden RI Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) (Foto: Sekretariat Presiden RI)

Terkait penurunan rating pasar saham Indonesia dari sejumlah lembaga global, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar para menteri dan kepala lembaga pemerintahan, lebih masif memberikan informasi tentang fundamental perekonomian Indonesia kepada institusi keuangan global.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Forum itu dihadiri pada menteri koordinator, mulai dari bidang perekonomian, bidang pangan, menteri investasi/hilirisasi, Pjs Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai Pjs Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI).

Asal tahu saja, Indonesia menjadi perhatian institusi keuangan global. Sebut saja Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempersoalkan free float dan transparansi kepemilikan saham, beberapa waktu lalu. Alhasil, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam. Dari di atas 9.000, menjadi di bawah 8.000.

Pun demikian dengan Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight. Serta, UBS dan Nomura yang juga menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi netral dan overweight.

Terbaru, Moody’s menurunkan peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari stabil, sampai FTSE Russell yang menunda peninjauan indeks saham Indonesia.

Atas fenomena ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, agenda hari ini tidak semata untuk merespons hasil pemeringkatan lembaga internasional tersebut.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK bersama para menko Kabinet Merah Putih (KMP), mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk mendukung program pemerintah, guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Dari sisi pasar modal, kata Kiki, sapaan akrabnya, OJK bersama BEI tengah menjalankan transformasi pasar modal. Mulai penyesuaian ketentuan free float hingga transparansi data investor. Selain itu, OJK diberikan mandat untuk mengembangkan sektor jasa keuangan agar lebih berkontribusi bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.

“Kita melakukan deregulasi untuk mendukung iklim usaha, mendukung UMKM, mendukung program prioritas nasional, koperasi merah putih, ekosistem makan bergizi gratis, kita juga melakukan pendalaman pasar keuangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, sebenarnya, kebijakan pemerintah saat ini sudah sangat positif, namun dinilai perlu menambah sosialisasi ke pihak eksternal.

“Tentu termasuk pada pihak rating agency luar negeri dan lain-lain. Pak Presiden tadi juga bilang agar kami lebih aktif menjangkau mereka. Nanti ada tim Pak Menko, OJK, BEI, Kementerian Keuangan, untuk kita adakan roadshow reguler, bukan hanya ke rating agency tapi pemangku kepentingan lain di luar Indonesia,” pungkas Rosan.