Di tengah bayangan ancaman penutupan wilayah udara oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Pemerintah Venezuela bergerak cepat merancang sebuah rencana pertahanan yang taktis dan humanis. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez, pada Minggu (30/11/2025), mengumumkan serangkaian ‘langkah khusus’ yang akan diterapkan untuk mengatur keberangkatan dan, yang terpenting, kepulangan warga negaranya di tengah krisis udara yang diciptakan Washington.
Rodríguez, melalui saluran Telegram, menembakkan tuduhan politik yang tajam ke arah Washington. Ia mengklaim bahwa tindakan agresif AS ini adalah respons langsung atas permintaan dari pemimpin oposisi Venezuela, María Machado, yang berupaya memblokir akses udara negara tersebut.
Menanggapi apa yang disebutnya sebagai agresi sepihak ini, Presiden Venezuela Nicolás Maduro telah memerintahkan segera diaktifkannya rencana khusus. Rencana ini didesain untuk memastikan kepulangan warganya yang kini terlantar di negara lain, sekaligus memfasilitasi rute keberangkatan yang aman bagi mereka yang harus bepergian ke luar negeri.
Ini adalah upaya nyata Caracas untuk melindungi warga sipil dari dampak buruk sanksi dan ancaman geopolitik.
Perisai Hukum Internasional
Wapres Rodríguez menegaskan bahwa Venezuela tidak akan melawan ancaman ini hanya dengan langkah domestik. Caracas telah mengaktifkan semua mekanisme multilateral yang tersedia sesuai dengan hukum internasional. Tujuannya jelas: mendesak komunitas global untuk ‘segera menghentikan tindakan tidak sah dan melanggar hukum ini’.
Pada Sabtu (29/11/2025), Trump meminta seluruh maskapai penerbangan untuk menganggap wilayah udara di atas dan di sekitar Venezuela sebagai zona tertutup sepenuhnya. Pihak berwenang Venezuela, dengan tegas menolak seruan tersebut, menuntut agar AS menghormati wilayah udara kedaulatan mereka.
Mereka juga secara resmi meminta PBB dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk mengutuk keras pernyataan Washington, yang oleh Caracas dinilai setara dengan ancaman penggunaan kekuatan militer.
Bayangan Militer di Laut Karibia
Ancaman udara ini bukan berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Karibia. Meskipun Washington berkilah pengerahan pasukannya bertujuan memerangi perdagangan narkoba –bahkan telah berulang kali menghancurkan kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba pada September dan Oktober– Caracas melihatnya sebagai provokasi.
Laporan NBC yang menyebut pasukan AS sedang ‘menggodok opsi’ untuk menargetkan para pengedar narkoba di Republik Bolivarian itu semakin menguatkan kekhawatiran Venezuela. Bagi Caracas, semua tindakan ini adalah upaya untuk mengganggu stabilitas kawasan dan melanggar perjanjian internasional yang mengatur Karibia sebagai wilayah yang demiliterisasi dan bebas nuklir.
Di tengah pernyataan Trump pada 3 November yang menyebut masa jabatan Maduro ‘tinggal menghitung hari’, Caracas kini memilih menggunakan perisai diplomatik. Mereka memandang setiap tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan, bertekad memastikan bahwa ambisi politik tidak boleh mengorbankan keamanan dan hak fundamental warga negara Venezuela.