Forum Komunikasi Tokoh Politik mengecam pernyataan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie yang menyebut pemilu akan terjadi sebelum 2029 (kudeta). Hal ini dinilai berpotensi memanaskan situasi politik nasional.
Pernyataan Budi Arie mencuat setelah rekaman dirinya dalam sebuah forum beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Budi Arie tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kesempatan itu, Budi Arie mengaku sempat menyampaikan kepada Jokowi mengenai firasatnya bahwa dinamika politik nasional bisa bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.
“Tadi saya sudah bisikkan ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau,” ujar Budi Arie dalam rekaman tersebut.
Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, menilai ucapan tersebut terlalu tendensius dan dapat menimbulkan spekulasi mengenai masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Statement Budi Arie itu sangat tendensius, bisa memicu konflik politik hingga situasi nasional tidak kondusif,” kata Yudi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/9/2026).
Khawatir Pernyataan Politik Memanaskan Situasi
Menurut Yudi, wacana mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat bukan sekadar pernyataan politik biasa. Pernyataan semacam itu, kata dia, dapat memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat, terutama ketika pemerintahan Prabowo Subianto masih berjalan.
Karena itu, ia meminta para pengamat politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan partai politik tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Yudi mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan stabilitas dan persatuan nasional, sembari tetap memberikan kritik terhadap pemerintah secara konstruktif.
“Jangan sampai pernyataan-pernyataan politik yang tidak terukur justru memicu ketegangan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Forum Komunikasi Tokoh Politik, lanjut Yudi, menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo hingga menyelesaikan masa jabatan pada 2029.
Dukung Kebijakan Prabowo
Selain menyikapi pernyataan Budi Arie, Forum Komunikasi Tokoh Politik juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Prabowo.
Dukungan tersebut antara lain terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, perbaikan lingkungan hidup, penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, serta penanggulangan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.
Menurut Yudi, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut seharusnya disampaikan dengan cara persuasif dan konstruktif, bukan melalui pernyataan yang berpotensi memicu konflik.
Ia pun mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan nasional di tengah dinamika politik yang berkembang.
Minta BIN dan Polri Perkuat Pencegahan
Forum tersebut juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri meningkatkan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul akibat eskalasi politik.
Yudi meminta aparat melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi kerusuhan sekaligus mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran.
“BIN dan Polri harus benar-benar melakukan upaya-upaya konkret dalam konteks preventif atas segala bentuk potensi kerusuhan serta melakukan tindakan hukum sesuai undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Yudi.
Bagi forum tersebut, dinamika politik tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, spekulasi mengenai perubahan agenda politik nasional dinilai perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.