Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale sempat menyedot perhatian publik. Dengan durasi 95 menit, film ini menyajikan narasi kuat tentang dugaan eksploitasi Papua melalui proyek pembangunan yang diklaim mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bagi sebagian kalangan, film tersebut dianggap sebagai suara kritis yang mewakili keresahan masyarakat adat. Namun bagi pihak lain, Pesta Babi dinilai sebagai karya yang membangun persepsi negatif secara sepihak terhadap upaya pemerintah membangun Papua, khususnya melalui proyek ketahanan pangan dan energi di Wanam, Papua Selatan.
Pertanyaannya, apakah film ini benar-benar menyajikan realitas secara utuh? Ataukah ada agenda yang lebih besar di balik narasi yang dibangun?
Ketika Kritik Berubah Menjadi Tuduhan
Dalam film tersebut muncul sejumlah klaim yang cukup serius. Mulai dari tuduhan perampasan tanah masyarakat adat, deforestasi dalam skala besar, hingga eksodus warga dalam jumlah fantastis akibat pembangunan kawasan pangan terpadu di Papua Selatan.
Narasi yang paling menyita perhatian adalah klaim mengenai luas kawasan proyek yang disebut mencapai 2,5 juta hektare serta dugaan pengungsian hingga 170 ribu warga Papua.
Jika benar, tentu ini merupakan tragedi kemanusiaan dan lingkungan yang sangat besar.
Masalahnya, ketika klaim-klaim tersebut diuji dengan fakta di lapangan, muncul banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Berdasarkan berbagai temuan dan keterangan warga setempat, pembukaan lahan yang saat ini berjalan disebut baru sekitar 15 ribu hektare dan sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, panel surya, tangki bahan bakar, hingga fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
Sementara luas kawasan pengembangan yang diproyeksikan pemerintah disebut baru sekitar 60.000 hektare (data Menteri Pertanian RI), bukan 2,5 juta hektare seperti yang berulang kali dinarasikan.
Perbedaan angka yang sangat jauh ini menjadi titik krusial. Sebab dalam sebuah film dokumenter, akurasi data adalah fondasi utama kredibilitas.
Klaim Pengungsian dan Suara dari Lapangan
Salah satu klaim paling kontroversial dalam perdebatan PSN Wanam adalah dugaan eksodus hingga 170 ribu warga akibat pembangunan. Namun, perpindahan manusia dalam jumlah sebesar itu semestinya meninggalkan jejak sosial yang jelas, seperti munculnya kamp pengungsian, lonjakan penduduk di wilayah tujuan, hingga laporan resmi dari pemerintah maupun lembaga internasional. Hingga kini, bukti kuat yang mendukung klaim tersebut belum banyak terungkap ke publik.
Klaim mengenai eksodus besar-besaran warga akibat pembangunan PSN Wanam hingga kini tidak ditopang bukti yang kuat di lapangan. Sebaliknya, sejumlah warga mengaku tetap tinggal dan mulai merasakan dampak pembangunan yang ditandai dengan peningkatan fasilitas dasar bagi masyarakat.
Perubahan yang terlihat bukanlah perpindahan massal penduduk, melainkan pembangunan rumah layak huni, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), akses jalan, serta berbagai sarana penunjang kehidupan masyarakat. Kehadiran infrastruktur dasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih baik bagi kampung-kampung di sekitar kawasan pembangunan.
Fakta ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Wanam perlu didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Kritik tetap penting dalam proses pembangunan, namun harus ditopang data yang akurat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru mengenai kehidupan masyarakat Papua yang menjadi subjek utama pembangunan tersebut.
Sejumlah warga yang ditemui di Wanam mengaku tetap tinggal dan berharap pembangunan membawa manfaat ekonomi. Petani lokal Inosensio Sigipse berharap proyek membuka akses jalan, perumahan, dan lapangan kerja.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Bamuskam Wanam, Kleopas Mause, serta tokoh dusun Laurentius Gali Blagaise yang menilai masyarakat lokal mulai merasakan dampak positif pembangunan dan semakin banyak terlibat dalam aktivitas kerja.
Kontroversi bertambah ketika Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, tokoh adat yang tampil dalam film Pesta Babi, mengaku merasa dijebak dan ditipu, lalu melaporkan sejumlah pihak terkait proses produksi film ke Polda Metro Jaya.
Terlepas dari proses hukum yang berjalan, kasus ini mengangkat pertanyaan penting mengenai prinsip informed consent dalam produksi dokumenter. Karena informed consent atau persetujuan sadar dari narasumber adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam pembuatan film dokumenter maupun karya jurnalistik.
Jika terjadi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian representasi terhadap narasumber, publik berhak mengetahui bagaimana proses pengambilan informasi dan produksi film tersebut dilakukan.
Papua Butuh Pembangunan atau Dibiarkan Tertinggal?
Di luar perdebatan mengenai film, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apa pilihan terbaik bagi Papua?
Papua selama puluhan tahun dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam luar biasa, namun masih menghadapi tantangan besar dalam bidang kemiskinan, konektivitas, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Data BPS menunjukkan Papua Selatan hasil SUPAS 2025 berpenduduk sekitar 550.300 jiwa dengan tingkat kemiskinan sekitar 19,26 persen. Angka kematian bayi mencapai 34,49, sementara ketimpangan kualitas hidup antarwilayah masih sangat lebar. IPM Merauke berada di sekitar 75,11, sedangkan Asmat masih sekitar 58,55.
Pemerintah saat ini menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, kawasan Wanam diproyeksikan menjadi pusat swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Targetnya bukan sekadar membuka sawah. Wanam dirancang menjadi kawasan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pelabuhan, bandara, irigasi, pembangkit energi, hingga industri hilir pertanian.
Pendekatan ini memang dapat diperdebatkan dari sisi lingkungan maupun sosial. Namun menolak seluruh pembangunan tanpa menawarkan alternatif juga menyisakan persoalan besar.
Bagaimana Papua bisa mengejar ketertinggalan jika investasi dan pembangunan terus dicurigai sebagai bentuk kolonialisme?
Mengikuti Jejak Uang, Siapa Mendanai Narasi?
Dalam dunia investigasi, ada satu prinsip klasik, yakni follow the money. Kontroversi Pesta Babi kemudian berkembang ke pertanyaan mengenai sumber pendanaan film.
Perdebatan mengenai film Pesta Babi turut merambah ke isu sumber pendanaan dan jejaring organisasi yang berada di belakang produksinya.
Sejumlah warganet menyoroti keterlibatan Kurawal Foundation sebagai salah satu pihak yang disebut mendukung produksi film tersebut.
Muncul pula diskusi mengenai hubungan pendanaan berbagai program masyarakat sipil dengan jaringan Open Society Foundations (OSF) milik investor Amerika Serikat, George Soros.
Sorotan muncul setelah akun Instagram anonim @gagak.kecilll yang mengaku sebagai whistleblower mengungkap dugaan keterkaitan sejumlah program masyarakat sipil dengan jaringan Open Society Foundations (OSF) milik Soros itu.
Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Kurawal Foundation, yang tercantum sebagai salah satu pihak pendukung produksi film Pesta Babi, memiliki hubungan pendanaan dengan jaringan donor internasional tersebut.
Temuan itu kemudian memicu pertanyaan publik mengenai independensi narasi yang dibangun dalam film dan kemungkinan adanya agenda advokasi yang lebih luas di balik produksinya.
Publik berhak mengetahui secara terbuka sumber pendanaan, tujuan program, dan independensi editorial sebuah film dokumenter. Transparansi penting agar masyarakat dapat menilai konteks, perspektif, serta potensi bias sebuah karya yang membahas isu strategis seperti Papua.
Pada dasarnya, perdebatan yang muncul bukan sekadar soal film Pesta Babi, melainkan tentang narasi masa depan Papua. Sebagian pihak melihat proyek pangan skala besar sebagai peluang meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan pangan nasional, sementara pihak lain khawatir terhadap dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat adat.
Kedua pandangan tersebut sah untuk dibicarakan. Namun, diskusi publik akan kehilangan makna apabila dibangun di atas data yang dipersoalkan akurasinya atau mengabaikan fakta-fakta yang tidak sejalan dengan kesimpulan yang ingin dibentuk.
Fakta Lapangan yang Sulit Diabaikan
Sejumlah fasilitas utama di kawasan PSN Wanam dilaporkan telah mencapai progres tinggi, mulai dari jetty multipurpose dan solar cell yang selesai 100 persen, hingga tangki HSD dan gudang multipurpose yang mendekati rampung.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi Pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare.
PSN yang didanai dan dikerjakan Jhonlin Group milik Haji Isam tidak hanya berfokus pada pertanian, tetapi juga membangun ekosistem pendukung berupa irigasi, industri biodiesel, dan konektivitas logistik yang diharapkan memperkuat ketahanan pangan serta kemandirian nasional. Sejumlah warga mengaku mulai merasakan manfaat pembangunan tersebut.
“Kami harus bersyukur karena bukan hanya kami yang menikmati, tetapi juga anak-cucu kami,” ujar warga Papua, Tarsan Balagaize.
Di tengah perdebatan yang berkembang, Tokoh Pemuda Wilayah Adat Tabi, Paulinus Ohee, mengingatkan masyarakat agar kritis terhadap berbagai narasi yang beredar, termasuk melalui film dokumenter, kampanye media, maupun propaganda digital.
Menurutnya, kritik terhadap pembangunan merupakan bagian penting demokrasi, tetapi harus menghadirkan solusi dan tidak menjadi alat yang memperdalam konflik sosial atau memecah belah masyarakat.
Paulinus juga menekankan pentingnya membangun ketahanan berpikir generasi muda Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh opini yang belum tentu mencerminkan keseluruhan fakta. Ia menilai tantangan Papua tidak hanya terkait politik dan keamanan, tetapi juga menyangkut ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.
Film dokumenter memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Karena itu, akurasi, keberimbangan, dan transparansi menjadi syarat utama.
Perdebatan mengenai Pesta Babi menunjukkan bahwa publik kini semakin kritis dan menuntut verifikasi atas setiap narasi yang disajikan.
Membangun Papua, Membangun Kepercayaan
Pada akhirnya, perdebatan tentang Papua tidak boleh berhenti pada pertarungan narasi atau siapa yang paling lantang bersuara. Yang terpenting adalah memastikan setiap kebijakan, kritik, dan karya yang lahir benar-benar berpihak pada masa depan masyarakat Papua.
Papua bukan sekadar wilayah kaya sumber daya alam, melainkan rumah bagi jutaan warga yang berhak menikmati kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih baik.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari infrastruktur atau investasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat Papua merasa dilibatkan, dihormati, dan merasakan manfaat nyata.
Di sisi lain, kritik terhadap pembangunan juga harus berpijak pada tanggung jawab moral. Kritik yang sehat bertujuan memperbaiki dan menghadirkan solusi, bukan memperlebar jurang kecurigaan atau menutup ruang dialog yang dibutuhkan untuk kemajuan bersama.
Papua membutuhkan lebih banyak kolaborasi daripada polarisasi, lebih banyak kepercayaan daripada prasangka.
Masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, melainkan melalui kerja bersama negara, masyarakat adat, akademisi, aktivis, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
Sebab pembangunan yang berhasil bukan hanya mengubah bentang alam, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia.
Ketika orang Papua menjadi subjek utama pembangunan di tanah leluhurnya sendiri, kemajuan tidak lagi menjadi proyek pemerintah semata, melainkan kemenangan bersama bagi Papua dan Indonesia.