Mendagri Minta Purbaya Prioritaskan DBH bagi Daerah yang Kesulitan Bayar Gaji

Vonita Medium.jpeg

Kamis, 6 Agustus 2026 – 03:01 WIB

Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala Bakom RI, M. Qodari menggelar konferensi pers di Kantor Bakom Pemerintah RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala Bakom RI, M. Qodari menggelar konferensi pers di Kantor Bakom Pemerintah RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprioritaskan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar kepada daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Menurutnya, langkah ini diprioritaskan bagi wilayah yang sudah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai.

“Untuk DBH, saya sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan, kalau bisa DBH yang kurang bayar, dibayarkan kepada daerah yang belanja pegawainya sudah ada kesulitan mereka (sulit bayar gaji pegawai),” kata Tito, Rabu (5/8/2026).

Tito menjelaskan total DBH kurang bayar saat ini mencapai Rp70 triliun. Ia pun menilai pemerintah pusat tidak harus melunasinya sekaligus, melainkan diprioritaskan kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan anggaran alias mengalami tekanan fiskal paling dalam.

“Super prioritasnya itu, (pembayaran) tergantung kemampuan keuangan negara. Yang paham Menteri Keuangan,” ucapnya.

Sementara terkait daerah-daerah tersebut, Tito mengaku sudah memberikan datanya kepada Purbaya pada Senin pekan ini.

“Datanya kemarin sudah kita sampaikan kepada Menteri Keuangan hari Senin yang lalu. Itulah yang diprioritaskan,” ujarnya.

Di sisi lain, Tito menyampaikan pihaknya  sudah menyiapkan skema penambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai langkah terakhir membantu pemerintah daerah.

Akan tetapi, ia meminta pemda melakukan efisiensi terlebih dahulu, kemudian pihaknya akan mengirim tim ke daerah-daerah tersebut untuk pendampingan, sekaligus mengecek cara efisiensi yang dilakukan.

Sebab, ia mengaku kerap menemukan pemda yang mengaku kesulitan anggaran pembayaran gaji PNS-PPPK dan sudah melakukan efisiensi, namun belum optimal.

“Di NTT kemarin. Tidore demo ‘kami enggak cukup uang untuk bayar’. Oke, kita turun tim. Begitu kita bedah, ternyata banyak yang enggak efisien. terlalu banyak meeting-lah, kemudian terlalu banyak kegiatan-kegiatan, perjalanan dinas. Begitu dikurangi, ternyata cukup untuk membayar gaji,” jelasnya.

Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang