Komisi III Usul Dibentuk Tim Independen Usut Kasus Eks Jampidsus Febrie

Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah (kanan) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026). (Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha/kye)

Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik independen untuk mengusut dugaan kasus yang melibatkan Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.

“Komisi III DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan saudara FA (Febrie Ardiansyah), yang terbentuk dari tim yang senior dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Selain meminta pembentukan tim independen, Komisi III juga mengingatkan seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI, agar tetap menjaga soliditas dalam menangani perkara.

Menurut Habiburokhman, perkara yang tengah bergulir tidak boleh memicu konflik antarlembaga karena dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum, bukan institusi.

“Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan antar penegak hukumnya untuk bergerak maju,” tuturnya.

Ia menambahkan, seluruh institusi penegak hukum harus tetap memiliki visi yang sama dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Seluruh institusi penegak hukum ini harus satu visi dalam menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air,” jelas Habiburokhman.

Di akhir pernyataannya, Habiburokhman mengajak seluruh elemen bangsa menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Saat ini yang dibutuhkan negara adalah kekompakan, sinergitas, dan persamaan langkah seluruh aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum, khususnya dalam agenda besar pemberantasan korupsi,” pungkasnya.