Kecamuk Perang Iran, FKBI: Saatnya Kendalikan Konsumsi BBM Ketimbang Naikkan Harga

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi (Foto: Antara).

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi mengatakan, Timur Tengah membara, Selat Hormuz ditutup, merupakan kondisi terakhir di Teluk Persia yang dipicu agresi Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran.

Kecamuk perang di area midle east ini, bakal berbuntut panjang, khususnya untuk sektor energi, dan pangan dunia.

“Mengingat area Teluk Persi, khususnya Selat Hormuz adalah salah satu akses ‘tol laut’ dunia, termasuk akses ke Indonesia, untuk mengangkut BBM (bahan bakar minyak), dan bahkan komoditas logistik lainnya,” ungkapnya, Jakarta, Jumat (6/3/3036).

Aksi penutupan Selat Hormuz, kata dia, menjadi early warning bagi Indonesia yang hingga kini, masih bergantung kepada impor BBM dan minyak mentah dari Timur Tengah. Khususnya dari Saudi Arabia. Dalam hal ini, bukan hanya Indonesia yang terdampak perang yang tidak adil itu, tetapi negara lain seperti Jepang, Korea, Taiwan, China, dan India.

“Publik makin gelisah atas fenomena dampak perang tersebut. Bahkan menjadi tema ‘omon omon’ para emak, dan obrolan di warung kopi, bahwa Indonesia akan mengalami kelangkaan BBM,” ungkapnya.  

Tidaklah salah opini dan asumsi seperti itu, sebab nyatanya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menandaskan bahwa cadangan BBM dan ketahanan energi hanya cukup 21 hari saja.

Sedangkan rencana mengalihkan impor BBM dari AS, masih perlu waktu yang cukup lama, yakni antara 30-40 hari. Sebab musti menembus Samudera Pasifik dan Atlantik. “Absah, jika publik gelisah dan khawatir akan terjadinya kelangkaan BBM, apalagi menjelang mudik Lebaran yang lazimnya terjadi lonjakan konsumsi BBM hingga 30 persen,” ungkapnya.

Apa yang harus dilakukan pemerintah, PT Pertamina (Persero) selaku operator migas di Indonesia? Tulus menjelaskan, pertama, pemerintah harus transparan dan  jujur dalam berkomunikasi pada publik. Misalnya kemampuan fiskal pemerintah untuk menanggung dampak ekonomi.

“Plus pemerintah jangan memberikan pernyataan yang sifatnya janji angin surga, jangan meninabobokan publik. Misalnya, pemerintah menjamin tidak akan terjadi kenaikan harga BBM,” kata Tulus.  

Kedua, lanjut pemerhati energi itu, jika reviu harga dipandang terlalu berisiko (sosial politik), pemerintah bisa juga melakukan reviu terhadap kuota pemakaian BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Saat ini, kuotanya 60 liter per hari.

“Kuota 60 liter itu bisa direviu misalnya menjadi 50 liter per hari. Toh menurut survei, konsumsi rata rata BBM jenis Pertalite secara nasional hanya 19,5 liter per hari untuk kendaraan pribadi,” terangnya.

Pengendalian konsumsi BBM, kata dia, sangat penting dilakukan, baik dari sisi reviu harga maupun reviu kuota. Memang betul, kedua pilihan reviu kebijakan tersebut, boleh jadi terasa pahit bagi pengguna.

“Oleh karena itu pemerintah harus memilih kebijakan yang dampak sosial ekonomi, plus politisnya lebih kecil. Mereviu kuota Pertalite untuk kendaraan pribadi, termasuk taksi online, sepertinya opsi yang lebih rasional. Ketimbang mereviu harga BBM yang dampak sosial ekonominya lebih besar dan eskalatif,” pungkasnya.