Hancur Lebur Perusahaan Kaesang: Tak Kuat Lunasi Utang, Sahamnya Terusir dari Lantai Bursa

Kaesang Pangarep. (Foto: Inilah.com)

Baru-baru ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan 59 perusahaan yang potensial dicoret dari daftar emiten di lantai bursa, alias delisting. Penyebabnya bermacam-macam.

Salah satunya PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), perusahaan udang olahan milik Kaesang Pangarep, putra bungsu eks Presiden Jokowi.

Ternyata, emiten pengolah dan eksportir udang yang sahamnya dimiliki suami Erina Sofia Gudono itu, kena suspensi alias digembok BEI dalam waktu lama.

Dikutip dari Keterbukaan Informasi, delisting diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) imbas sejumlah kondisi.

Mengacu pada Ketentuan III.1.3.1. Peraturan Nomor I-N, delisting dilakukan jika perusahaan tercatat (go public) menghadapi kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum.

Kemudian Ketentuan III.1.3.2, peraturan nomor I-N, delisting dilakukan kepada perusahaan tercatat yang tidak memenuhi syarat pencatatan di bursa.

Selanjutnya Ketentuan III.1.3.3, peraturan Nomor I-N, perdagangan saham perusahaan tercatat mengalami suspensi efek (saham), baik di pasar reguler, tunai, atau di seluruh pasar selama 24 bulan terakhir.

Sementara untuk perusahaan tercatat (go public) yang mengalami suspensi selama 6 bulan beruntun, opsi delisting dapat ditetapkan bursa (BEI), berdasarkan ketentuan III.5.3.1, peraturan nomor I-N.

Atau ketentuan III.5.3.2, peraturan nomor I-N, pengumuman tersebut disampaikan kembali oleh BEI secara berkala setiap bulan Juni, dan Desember hingga dicabutnya suspensi efek atau dilakukannya delisting.

“Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting), diatur bahwa Delisting atas suatu saham Perusahaan Tercatat dapat terjadi karena keputusan Bursa,” tulis pengumuman BEI, dikutip Kamis (23/7/2026).

Nah, masalahnya, PMMP yang terafiliasi dengan Kaesang itu, kena suspensi nyaris selama 12 bulan. Atau digembok BEI sejak 30 Juli 2025.

Alasan BEI Gembok Saham PMMP

Keputusan BEI menghentikan perdagangan saham PMMP milik Kaesang yang kini menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, karena perseroan belum memenuhi sejumlah kewajiban sebagai perusahaan tercatat. Misalnya, penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Dalam surat kepada BEI, manajemen PMMP berkilah bahwa kendala utama yang dihadapi saat ini adalah modal kerja. “Untuk saat ini perusahaan masih terkendala dengan modal kerja sehingga hanya satu pabrik saja yang masih beroperasi,” tulis manajemen PMMP dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (6/6).

Perseroan menyebut adanya kebutuhan tambahan modal kerja sebesar US$15 juta agar kegiatan operasional dapat kembali berjalan optimal.
Saat ini, perseroan masih menjalankan bisnis di segmen udang dengan mengoperasikan hanya satu pabrik di Situbondo.

Untuk memenuhi permintaan ekspor, perseroan juga menerapkan skema pembelian produk jadi dari perusahaan lain dengan pembayaran dilakukan setelah hasil ekspor diterima.

Perusahaan Kaesang Utangnya Rp2,8 Triliun

Keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), membeberkan utang jumbo PMMP di sejumlah bank senilai Rp2,87 triliun.

Rinciannya, utang terhadap PT Bank Permata Tbk, outstanding-nya mencapai US$53,12 juta atau sekitar Rp953,4 miliar (kurs Rp17.948 per dolar AS), ditambah fasilitas Rp5,49 miliar.

Utang kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar US$40,29 juta atau sekitar Rp723 miliar, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar US$30,71 juta atau sekitar Rp551,2 miliar, serta PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar US$22,8 juta atau sekitar Rp409,1 miliar.

Selain itu, perusahaan udang milik Kaesang Pangarep itu, memiliki pinjaman kepada PT Bank Maspion Indonesia Tbk sebesar US$7,21 juta atau Rp129,4 miliar dan PT Bank Resona Perdania sebesar US$5,99 juta atau sekitar Rp107,5 miliar.

Perseroan mengakui mengalami kendala modal kerja dan membutuhkan US$15 juta, atau sekitar Rp269,1 miliar untuk menjalankan kegiatan operasional.