Program food estate atau lumbung pangan menjadi pilar utama strategi ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah secara ambisius menargetkan swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat melalui perluasan lahan cetak sawah dan lumbung pangan baru. Bagaimana realisasinya?
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyek skala besar ini membidik tambahan produksi hingga 10 juta ton beras dengan kebutuhan total perluasan lahan mencapai 4 juta hektare. Fokus komoditas utamanya mencakup tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, tebu, dan singkong yang dikelola secara terpusat.
Sebagai bentuk evaluasi dari kendala proyek periode sebelumnya di Kalimantan yang terkendala masalah kesuburan tanah, pemerintahan era Prabowo melakukan penyesuaian strategis dengan mengalihkan fokus utama operasional ke Merauke, Papua. Wilayah Papua Selatan dipilih karena memiliki bentang lahan datar yang sangat luas dan potensial untuk mekanisasi pertanian modern.
Pemerintah pusat aktif bersinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan tata ruang wilayah yang sesuai serta membangun infrastruktur pendukung demi memangkas tingginya biaya logistik di wilayah timur. Melalui integrasi teknologi modern dan pengelolaan terpadu, proyek di Merauke ini diproyeksikan menjadi episentrum baru lumbung pangan Indonesia.
Tancap Gas Cetak Sawah
Sejak awal di April 2024 lalu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung fokus melakukan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Di lokasi cetak sawah 500 ribu hektare Papua Selatan tersebut, Mentan Amran bersama jajaran pemda dan para petani setempat bergerak menggarap lahan potensial di Kabupaten Merauke.
“Dulu kami rintis di sini sawah 10 ribu hektare dan sekarang produksinya sudah 6 ton per hektare, jadi sudah berhasil. Dulu rencana kita kembangkan 1 juta hektare dan sekarang kita merintis 500 ribu hektare. Ini kita proyeksikan menjadi lumbung pangan masa depan,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran menyebut potensi pertanian di Kabupaten Merauke sangatlah besar terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya di Indonesia bagian timur. Apalagi, saat ini hampir semua negara di dunia tengah dilanda El Nino panjang yang membuat produksi mengalami penurunan.
“Potensinya luar biasa. Di sini, airnya melimpah. Nah ini kita jadikan kekuatan kita untuk panen. Di saat ini ada El Nino, kemudian krisis pangan dunia ini sangat strategis sehingga insya Allah ke depan kita tingkatkan indeksnya,” katanya.
Mentan Amran juga menegaskan bahwa pertanian harus menjadi tanggung jawab bersama karena banyak negara di dunia saat ini mengalami kelaparan. Tercatat, lebih dari 900 juta penduduk dunia kelaparan, sementara 7-16 persen penduduk Indonesia resisten terhadap rentan kelaparan.
“Ini yang kita takutkan, di mana ancaman kekeringan, ada El Nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,” jelasnya.
Untuk diketahui, Kabupaten Merauke sendiri dikenal sebagai etalase perdagangan dan transportasi di wilayah Indonesia Timur, wilayah Pasifik dan Rumpun Melanesia. Merauke merupakan kabupaten di Papua Selatan dengan potensi lahan pertanian 1,2 juta hektare. Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten, 74 distrik, 13 kelurahan, dan 674 kampung. Sedangkan populasi di Merauke mencapai 243.722 jiwa dengan total luas wilayah mencapai 127.280,69 kilometer.
Adapun pengembangan food estate di Merauke mencakup tiga proyek utama, yaitu pertama, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektare. Kedua, optimalisasi lahan (Oplah) dari semula 40.000 hektare menjadi 100.000 hektare. Ketiga, pencetakan sawah baru seluas satu juta hektare, yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian.
Presiden Prabowo sendiri sejak awal menjabat pada April 2024 lalu, memiliki perhatian khusus terhadap sektor pertanian. Prabowo bahkan menugaskan secara khusus jajaran pemerintahannya untuk membantu Mentan Amran dalam memperkuat pangan.
Langkah Strategis Pemerintah
Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Selatan, Sularso, memberikan apresiasi kepada Mentan Amran atas langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia juga mendukung pengembangan Merauke sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Luar biasa Pak Menteri dengan seluruh jajarannya. Saya memberikan apresiasi karena tugas-tugas Kementerian Pertanian sangat maksimal dengan target yang diberikan oleh Pak Presiden untuk swasembada pangan selama 4 tahun. Ternyata progresnya sudah berjalan kurang lebih setahun,” kata Sularso dalam Rapat Kerja (Raker) Komite II DPD RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sularso menyebutkan berbagai kebijakan Kementan telah dirasakan manfaatnya oleh petani. Ia mencontohkan di wilayah dapilnya di Merauke, kini petani telah memperoleh akses pupuk dan sarana produksi lainnya. “Saya jalan kemana-mana saya tanya tentang pupuk sudah oke, peralatannya sudah oke. Tentunya kita terus mendorong untuk peningkatan pendapatan petani,” terangnya.
Ia pun menyoroti program besar pengembangan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, yang progresnya telah berjalan dengan baik. “Tentunya ini kan tahap yang sudah berjalan sesuai dengan rencana. Petani juga semangat. Kalau lahan, potensi lahannya sangat besar dan sangat punya potensi untuk dikembangkan di sekitar pertanian, perkebunan, dan juga sektor peternakan,” jelasnya.
Optimisme juga disampaikannya dari pelaksanaan PSN di Merauke. Ia berharap dengan kerja bersama, program bisa berjalan dengan baik. “Kami sangat optimis itu bisa terwujud keinginan Pak Presiden untuk Merauke menjadi lumbung pangan nasional. Kami lihat di lapangan, baik masyarakatnya dan pihak yang terlibat, itu melakukan kerja terus,” harapnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan aspirasi untuk memasukkan pangan lokal berbasis umbi-umbian dalam program tersebut. “Orang Papua lebih dekat dengan umbi-umbian. Kalau boleh, masyarakat meminta sebagian wilayah PSN juga diarahkan untuk perkebunan ubi kayu,” ujarnya.
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas
Di awal tahun ini, pemerintah kembali menegaskan kemandirian pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kedaulatan bangsa agar tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menegaskan ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. “Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga.
Ia menyampaikan pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Ia mencatat, produksi beras Indonesia pada tahun lalu mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton. Di sisi lain, inflasi pangan tercatat sebesar 6,21 persen, namun diiringi dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini NTP tercatat 125 persen.
Airlangga juga menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dan energi. Dalam paparannya, Airlangga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Destika Cahyana menegaskan, proyek food estate sudah semestinya dilakukan oleh negara karena jumlah penduduk terus meningkat sementara luas lahan pertanian tetap bahkan cenderung menciut.
“Pada tahap pelaksanaannya tentu harus terus dievaluasi terus menerus sehingga hasilnya semakin baik,” tutur Destika kepada Inilah.com di Jakarta, Sabtu (8/8/2026)
Ia mencermati masa depan ketahanan pangan Indonesia tentu mendapat banyak tekanan seperti perubahan iklim, penciutan lahan pertanian, dan penurunan kesuburan tanah, serta sistem pertanian Indonesia yang umumnya masih tradisional dengan luasan per petani sempit.
Upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan juga perlu didukung semua pihak baik oleh media massa dan NGO lingkungan jika tidak mau Indonesia kelaparan di masa depan.
“Pertanian regeneratif yang menjadi penopang 3P (planet, people, profit) harus terus dikampanyekan di kalangan petani dan para pihak yang menjadi penopang sektor pertanian,” ujar Destika menerangkan.
Pada akhirnya, food estate Wanam di Merauke adalah ujian besar bagi pemerintah dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan Indonesia. Keberhasilan proyek ini tidak akan diukur dari besarnya investasi atau luasnya lahan yang dibuka, melainkan dari kemampuan menghasilkan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Jika seluruh tantangan tersebut mampu dijawab, food estate dapat menjadi tonggak sejarah pembangunan pertanian Indonesia. (Obs/Vonita)