Ribuan warga turun ke jalan di New York City, Amerika Serikat, untuk memprotes kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melancarkan serangan militer terhadap Iran bersama Israel.
Aksi demonstrasi berlangsung di kawasan Times Square pada Sabtu (28/2) waktu setempat. Para peserta kemudian melakukan pawai di sejumlah ruas jalan utama kota sebagai bentuk penolakan terhadap operasi militer yang mereka nilai memperbesar risiko perang di Timur Tengah.
Pengunjuk rasa mengecam serangan udara yang dikoordinasikan antara Amerika Serikat dan Israel tersebut. Mereka juga mendesak pemerintah agar mengalihkan anggaran militer ke sektor domestik seperti pendidikan, perumahan, dan layanan sosial.
Berbagai spanduk dibentangkan massa, di antaranya bertuliskan “Hentikan Perang di Iran”, “Tidak Ada Perang Penggantian Rezim”, hingga “Trump Harus Mundur Sekarang”.
Dalam orasinya, Direktur Pendidikan organisasi The People’s Forum, Layan Fuleihan, menilai kebijakan militer Washington tidak mencerminkan aspirasi masyarakat Amerika.
“Kita tidak boleh melupakan bahwa Amerika Serikat-lah yang memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir yang siap diluncurkan. Amerika Serikat (AS) jugalah yang mengarahkan hulu ledak nuklir tersebut ke kota-kota dan pemukiman warga sipil seperti kita semua di seluruh dunia,” kata Fuleihan.
Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak menjadi ancaman langsung bagi masyarakat Amerika.
“Iran tidak menimbulkan ancaman bagi AS. Kami tidak akan tertipu oleh kebohongan yang digunakan untuk menipu kami 20 tahun yang lalu,” kata Fuleihan dalam pidatonya di acara unjuk rasa.
Menurut dia, tidak ada pekerja atau keluarga di Amerika Serikat yang setiap hari hidup dalam ketakutan terhadap Iran.
“Ini bukan kenyataan di negara ini,” lanjutnya.
Trump Gila Perang
Kritik serupa juga disampaikan Ketua Partai Kesetaraan Sosialis AS, David North. Dalam selebaran yang dibagikan kepada demonstran, ia menyebut serangan militer tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
“Serangan terhadap Iran oleh Donald Trump dan kelompoknya yang gila perang merupakan kejahatan politik yang besar, melanggar hukum internasional, dan bertentangan langsung dengan Konstitusi AS,” bunyi selebaran tersebut.
North juga menilai keputusan Trump telah menempatkan Amerika Serikat dan dunia pada jalur konflik yang berbahaya.
Presiden AS Donald Trump telah menempatkan AS dan seluruh dunia pada jalur yang menghancurkan, dan perang tidak akan menyelesaikan krisis internal masyarakat Amerika maupun membalikkan kemunduran berkepanjangan posisi global kapitalisme AS.
Sementara itu, pensiunan dosen ekonomi dan kebijakan luar negeri di New York City, Marilyn Vogt-Downey, menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari pola panjang intervensi militer Amerika.
Pemerintah AS adalah kekuatan imperialis paling agresif dalam sejarah, dan ini hanyalah perang imperialis lainnya.
Para penyelenggara menyatakan aksi protes serupa kemungkinan akan kembali digelar dalam beberapa hari mendatang.
Jerman dan Belgia Menolak Terlibat
Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, sejumlah negara Eropa mulai mengambil jarak dari operasi militer yang dilakukan Washington dan Tel Aviv.
Pemerintah Jerman dan Belgia secara terbuka menegaskan tidak akan ikut serta dalam serangan militer terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pejabat pertahanan kedua negara pada Rabu (4/3/2026).
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyampaikan sikap tersebut dalam sidang parlemen di Berlin.
“Jerman bukan pihak dalam perang ini. Angkatan Bersenjata Jerman tidak akan berpartisipasi dalam perang ini,” kata Pistorius.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Jerman akan fokus pada upaya meredakan ketegangan.
“Jerman akan melakukan segala yang ada dalam kekuatannya untuk berkontribusi pada de-eskalasi dan untuk membatasi penyebaran kekerasan lebih lanjut.”
Meski demikian, Pistorius mengakui terdapat perdebatan mengenai legalitas serangan AS dan Israel dalam perspektif hukum internasional.
Ia juga mengingatkan bahwa operasi militer tanpa strategi pascaperang yang jelas dapat memperpanjang instabilitas kawasan.
“Sejarah mengajarkan bahwa memulai perang jauh lebih mudah daripada mengakhirinya. Kita membutuhkan strategi keluar yang solid, tetapi saat ini saya belum melihat adanya strategi tersebut.”
Sikap serupa juga disampaikan Menteri Pertahanan Belgia Theo Francken di parlemen Brussels.
“Kami tidak akan melakukan itu,” kata Francken mengenai kemungkinan Belgia ikut dalam serangan militer.
Ia menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara memberikan bantuan defensif kepada mitra regional dengan ikut serta dalam serangan awal yang dinilai berpotensi melanggar hukum internasional.
Menurut Francken, Belgia hanya akan mempertimbangkan bantuan jika ada permintaan resmi dari negara mitra seperti Yordania atau Uni Emirat Arab dan sesuai dengan kerangka hukum internasional.
Ketegangan di kawasan meningkat sejak serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan rudal dan drone ke berbagai target di kawasan Timur Tengah.
Sejumlah negara Eropa kini mendorong pendekatan diplomasi untuk mencegah konflik berkembang menjadi perang yang lebih luas.