Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Dr. Handi Risza, mengungkapkan sejumlah catatan penting terkait perkembangan ekonomi syariah Indonesia sepanjang 2025. Ia menilai masih terdapat berbagai pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Handi dalam keterangan tertulis Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah yang diterima Inilah.com di Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Handi memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 yang menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia telah mencapai 43,42 persen. Namun demikian, tingkat inklusi keuangan syariah masih bertahan di angka 13,41 persen.
“Artinya, masih terdapat 30,01 persen orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata,” kata Handi.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi pemangku kepentingan. Menurutnya, kunci pengembangan ekonomi syariah terletak pada peningkatan inklusi keuangan.
“Ini menjadi bahan evaluasi dan kuncinya terletak pada peningkatan inklusi keuangan syariah. Perlu terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi dan akses terhadap ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah,” ujarnya.
Selain persoalan inklusi, Handi menilai proses transformasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus bergerak ke arah positif. Salah satunya ditandai dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurut Handi, dukungan negara yang kuat membuat BSI berpotensi naik kelas menjadi pemain global di sektor perbankan syariah.
“Kelahiran Bank Syariah Nasional (BSN) juga berpotensi untuk memperbesar multiplier effect pembiayaan perumahan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Handi juga menyoroti semakin lengkapnya ekosistem ekonomi syariah dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL). Kajian PEBS FEB UI 2025 menunjukkan zakat mampu menjangkau kelompok masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem, sekaligus menegaskan perannya sebagai instrumen jaring pengaman sosial yang efektif.
“Selain itu, munculnya instrumen wakaf seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposito (CWLD) sebagai instrumen penting keuangan syariah. Hal ini menunjukkan inovasi produk wakaf terus bergulir untuk membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” paparnya.
Di sisi lain, penguatan ekosistem ekonomi syariah juga ditopang oleh peresmian Kementerian Haji dan Umrah yang terintegrasi dengan sistem ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Bahkan, dalam waktu dekat pemerintah berencana membangun Kampung Haji dan Umrah Indonesia di Makkah, Arab Saudi.
Terakhir, Handi menyinggung peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada awal 2025. Lembaga ini diharapkan menjadi motor pembiayaan industri halal nasional melalui pengelolaan aset negara dan investasi langsung.
Ia berharap Danantara dapat berperan sebagai katalis pertumbuhan dengan menyasar sektor-sektor prioritas, seperti keuangan, pangan, farmasi, logistik, serta pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) yang menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional.
“Dengan target investasi sebesar Rp720 triliun tahun 2026, pembiayaan Danantara diharapkan bisa mengalir sebagian untuk membiayai sektor keuangan syariah dan industri halal nasional. Saat ini, Danantara menyiapkan investasi untuk proyek Kampung Haji yang mencapai Rp20 triliun,” paparnya.