BPS: Sensus Ekonomi Bukan untuk Kejar Pajak, Tapi Dasar Kebijakan

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pidato saat menghadiri semarak sensus ekonomi milik rakyat wong kito 2026 di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (28/6/2026). (Foto: Antara/Nova Wahyudi/bar)

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.

BPS juga menjamin kerahasiaan seluruh informasi yang diberikan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan masyarakat tidak perlu ragu memberikan data kepada petugas sensus karena informasi yang dihimpun semata-mata digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.

“Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata, artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” kata Amalia di Palembang, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, data yang akurat menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi faktor penting untuk menghasilkan gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Amalia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kerja bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat guna menghasilkan data ekonomi nasional yang berkualitas.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus di Sumatera Selatan, BPS mengerahkan 7.588 petugas yang bertugas melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota.

Hingga akhir Juni 2026, capaian Sensus Ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 20 persen. Sementara secara nasional, progres pendataan telah menembus 25 persen.

BPS juga mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, santun, dan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Di sisi lain, masyarakat diharapkan menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah hingga tingkat desa serta partisipasi aktif masyarakat.

“Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Pertama pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus, dan ketiga masyarakat sebagai responden. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya berdasarkan selera dan feeling saja,” ujar Herman Deru.