Geger Desil Menentukan Nasib Orang, Ekonom Duga BPS Pakai Data Kedaluwarsa

Ilustrasi—-Perbaikan desil yang membuat gaduh karena banyak warga miskin justru naik desilnya. Berdampak kepada daftar penyaluran bantuan sosial. (Kreasi AI).

Ekonom dari Universitas Brawijaya, Noval Adib menilai, kasus kesalahan pengelompokan data desil yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sangat fatal, karena menyangkut nasib orang banyak.

Belum lagi, kata dia, jika dilihat anggaran untuk survei desil yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tembus hingga Rp7 triliun.

“Bisa jadi kalau tidak viral, kasus-kasus yang timbul, BPS juga tidak akan bergerak. Karena tidak tahu, atau tidak sadar kalau telah membuat kesalahan fatal. Karena sekarang seperti sudah lazim di Indonesia, no viral no justice. Atau no viral, no right action,” ujar Noval kepada Inilah.com di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Ia memperkirakan, terdapat 4 faktor pemicu terjadinya beberapa kasus kesalahan desil ini. Pertama, data yang diperoleh sudah tidak aktual alias sudah kedaluwarsa. Jadi, tidak sesuai dengan kondisi terkini responden.

“Kedua, SDM kurang terlatih/dilatih untuk mengajukan pertanyaan yang valid, pertanyaan yang mampu menghasilkan jawaban yang diperlukan,” ungkapnya.

Tahun ini, anggaran BPS dipatok sebesar Rp7 triliun. Termasuk untuk perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Sensus Ekonomi 2026. Di mana, hasil perbaikan DTSEN itu menjadi acuan dalam perbaikan desil yang akhirnya ricuh.

“Sebagai proyek raksasa, tentunya BPS memerlukan tenaga lapangan dalam jumlah besar. Tidak akan mampu ditangani pegawai BPS saja. Makanya BPS merekrut tenaga lapangan dadakan yang belum tentu punya pengalaman survei,” tuturnya.

Ketiga, dia menilai faktor threshold effect bisa menjadi penyebab erornya data. Misalkan, keluarga berpenghasilan Rp4,99 juta dengan keluarga Rp5 juta, bisa jadi beda desil. Padahal selisih penghasilan keduanya kecil sekali. Malah hampir identik, tapi menghasilkan beda desil yang dampaknya signifikan.

“Namun pemerintah sendiri sampai sekarang belum merilis ukuran pasti dalam bentuk rupiah, sebagai batasan rentang masing-masing desil,” ujarnya.

Keempat, lanjut Noval, berkenaan dengan quality assurance (QA) dari data yang masuk. “Bisa jadi quality assurance of data dari BPS, rendah sekali. Mungkin karena dikejar waktu, atau faktor lain. Saya kira kalau quality assurance-nya jalan, kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi dan sudah viral, tidak akan terulang,” pungkasnya.