Geger Desil tak Sesuai Kondisi Ekonomi Rakyat, PKS Usul 14 Hari Koreksi DTSEN

Anggota Komisi XII dari Fraksi PKS DPR RI Ateng Sutisna. (Foto: ANTARA/HO- Dokumentasi Pribadi)

Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna mendesak evaluasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

Dia mengusulkan setiap pengaduan segera dilakukan verifikasi dan penyelesaiannya maksimal 14 hari kerja.

Hal tersebut disampaikan Ateng saat menyerap aspirasi masyarakat di Rumah Aspirasi Saung Nganteur Kahayang, Salagedang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (22/8/2026).

Sejumlah warga mengeluhkan perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, sehingga berdampak pada penerimaan bantuan sosial.

Dia menilai, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemeringkatan kesejahteraan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan.

Kondisi seperti kehilangan pekerjaan, gagal panen, sakit berat, disabilitas, maupun meninggalnya pencari nafkah utama dapat mengubah kemampuan ekonomi keluarga secara cepat.

“Sistem desil boleh menjadi alat bantu kebijakan, tetapi tidak boleh berubah menjadi hakim tunggal atas nasib warga. Ketika buruh harian, petani kecil, janda lansia, penyandang disabilitas, atau keluarga yang pencari nafkahnya kehilangan pekerjaan justru dianggap mampu karena rumah warisan atau sepeda motor lama, negara wajib menyediakan koreksi yang cepat dan manusiawi,” ujar Ateng dikutip Minggu (30/8/2026).

Layanan Koreksi 1 Pintu

Menurutnya, terdapat dua kesalahan penargetan yang perlu dicegah, yakni exclusion error, yakni ketika masyarakat yang membutuhkan justru tidak menerima bantuan. Dan, inclusion error yakni ketika masyarakat yang relatif mampu, masih tercatat sebagai penerima.

“Keduanya dapat memengaruhi efektivitas anggaran sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial,” ungkap politikus PKS itu.

Karena itu, dia mengusulkan layanan koreksi satu pintu dengan nomor laporan yang dapat dilacak, verifikasi lapangan, serta kepastian keputusan. Untuk bantuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesehatan, penghentian bantuan juga perlu dilakukan secara hati-hati selama proses keberatan berlangsung.

Pemerintah, kata dia, harus memperkuat verifikasi daerah dengan tetap menerapkan pengawasan berlapis. Pemerintah desa, kelurahan, dan kabupaten perlu memiliki ruang untuk mengusulkan koreksi berdasarkan kondisi faktual masyarakat secara transparan dan terdokumentasi.

Penjual Pentol Masuk Desil 9

Adalah Anif Ashar (47), warga Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang sehari-hari berdagang pentol—semacam cilok. Dia kaget dan bingung, setelah membaca data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

Pasalnya, Anif masuk desil 9, atau sejajar dengan kelompok orang kaya yang penghasilannya tinggi. Padahal, setiap hari Anif berjualan pentol di garasi samping rumah. Selain itu, dia mengajar mengaji di sebuah pondok pesantren yang tidak jauh dari rumahnya. “Kalau mengajar (mengaji), penghasilannya enggak tentu. Yang penting ikhlas,” kata Anif, Kamis (20/8/2026).

Dari berjualan pentol, Anif menyebut penghasilannya tak jauh-jauh dari Rp350.000 sebulan. Itu pun kotor. “Dulu pernah besar dapatnya. Tiap minggu belanja sampai Rp1,4 juta,” ungkapnya.

Dia mengaku, omzet dari berjualan pentol terjun bebas setelah pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para siswa sekolah menjadi jarang jajan pentol yang dijualnya. “Mau jualan lain, kondisinya sama saja. Banyak teman mengeluh jualannya enggak laku,” tandasnya.