Isu Pergantian Kapolri Menguat, Pengamat: Regenerasi Itu Perlu dalam Organisasi

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026). (Dok. Sekretariat Kabinet)

Akademisi sekaligus pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Mirza Shahreza, menilai pergantian Kapolri semestinya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian figur.

Menurut dia, yang lebih penting adalah tujuan yang ingin dicapai dari pergantian kepemimpinan di tubuh Polri. Hal ini ia sampaikan menanggapi beredarnya kabar yang mencuat belakangan ini.

“Menurut saya yang paling penting sebenarnya bukan sekadar Kapolrinya diganti atau tidak, tetapi apa yang ingin dicapai dari pergantian itu,” kata Mirza kepada Inilah.com, Kamis (6/8/2026).

Ia mengatakan, pergantian pimpinan tidak akan membawa perubahan berarti, apabila berbagai persoalan yang selama ini dihadapi Polri tetap tidak terselesaikan.

“Kalau hanya mengganti orang tetapi persoalan-persoalan di tubuh Polri tetap sama, ya tidak banyak artinya. Tapi kalau regenerasi itu menjadi momentum untuk memperbaiki profesionalisme, penegakan hukum, transparansi, dan terutama kepercayaan masyarakat kepada Polri, tentu pergantian kepemimpinan bisa menjadi sesuatu yang positif,” ujarnya.

Mirza menilai regenerasi merupakan proses yang wajar dan sehat dalam sebuah organisasi. Namun, menurut dia, momentum pergantian serta figur yang dipilih harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat institusi, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik.

“Jadi saya melihat regenerasi itu perlu dan sehat dalam sebuah organisasi. Tinggal bagaimana momentumnya dan siapa figur yang dipilih. Jangan sampai pergantian hanya soal kepentingan politik, tetapi harus benar-benar menjadi bagian dari penguatan institusi Polri ke depan,” jelas dia.

Respons Kapolri

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan pengangkatan maupun pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden dan menyatakan siap menerima keputusan apa pun yang diambil Presiden Prabowo Subianto.

“Itu kan prerogatif presiden,” kata Listyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Sebagai prajurit, ia menegaskan akan menjalankan apa pun keputusan Presiden terkait jabatan Kapolri.

“Jadi ya buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” ujar Listyo.