Tak Hanya Kasus LRT City, Bos BP BUMN Bongkar Bobroknya Keuangan BUMN Properti

COO Danantara, Dony Oskaria (tengah), bersama Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin (kiri), dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan), usai beraudiensi, di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).(Foto: inilah.com/Mochammad Zhacky)

Perlahan tapi pasti, bobroknya keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor properti mulai terungkap. Gara-gara menggarap proyek serampangan. Apakah perintah Menteri BUMN zaman dulu?

Paling anyar adalah PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang ‘lempar handuk’ tak mampu melanjutkan proyek apartemen LRT City dan Oase Park. Pemicunya apalagi kalau bukan kesulitan keuangan.

Tak sedang bercanda, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengakui banyaknya BUMN yang keuangannya tidak sehat. Termasuk sejumlah BUMN sektor properti.

“Banyak BUMN, mungkin 70 persennya kondisinya (keuangan) begitu. WIKA Realty. Anda tanya aja. Cek sama direksinya. Gimana WIKA Realty? Apa yang Danantara telah lakukan. Bagaimana dengan PP, Adhi Karya, WIKA Realty malah lebih berat,” papar Dony dikutip Jumat (31/7/2026).

Akibatnya, lanjut dia, banyak proyek yang digarap BUMN sektor konstruksi dan properti mengalami macet alias mangkrak. “Bisa bayangkan di satu lokasi, itu ada tiga perusahaan properti kita (WIKA Realty, PP, dan Adhi Karya). Tiba-tiba, ketiganya mangkrak,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, banyak proyek yang mereka bangun juga berujung tidak laku terjual di pasaran. Alasannya bermacam-macam. “Semuanya nggak ada yang laku. Nah, tentu dengan berbagai macam persoalan. Prinsipnya adalah saya pribadi dan juga seluruh tim, prinsipnya adalah kita ingin memperbaiki seluruh BUMN kita satu per satu dengan pendekatan korporasi,” terangnya.

Aset Rp7 Triliun, Utangnya Rp24 Triliun

Meskipun ini terdengar buruk, Dony ingin terbuka dengan kondisi perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak baik-baik saja. Salah satu contoh yang ia temukan ada perusahaan BUMN yang memiliki aset hanya senilai Rp 7 triliun, tetapi utang yang ditanggungnya mencapai Rp 24 triliun. Ia yang melihat fakta ini di lapangan juga mengaku frustrasi.

“Karena properti, saya frustrasi juga. Frustrasi kan? Jadi anda bayangkan, gimana nggak frustrasi? Kita impairment di situ. Aset jadi tinggal 7 triliun. Utangnya 24 triliun. Mau diapain?” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha perusahaan BUMN, PT Adhi Karya Tbk, mengaku tidak dapat melanjutkan beberapa proyek apartemen, termasuk Apartemen LRT City dan Oase Park karena keuangan memburuk.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) dalam pertemuan di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Wisma Mandiri II pada Jumat (24/7/2026).

“Kondisi keuangan ADCP saat ini kan sudah sangat buruk. Mau refund juga susah. Kondisinya cash flow-nya negatif,” kata Indra dalam pertemuan tersebut.

Mangkraknya Apartemen LRT City

Dan, Apartemen LRT City Ciracas menjadi contoh proyek mangkrak yang digarap perusahaan pelat merah, sejak 2018. Konsumennya sudah mengeluhkan keterlambatan bangunan. Bahkan beberapa di antaranya sudah menuntut pengembalian dana alias refund.

Nasib Apartemen LRT City di Cibubur dan Apartemen Oase Park, bahkan belum dibangun sama sekali padahal sudah dipasarkan. Sebagian besar konsumen juga menuntut pengembalian dana.

Bahkan, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa PT Adhi Karya (Persero) Tbk, induk usaha PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP).

Hal ini menyusul kabar banyak proyek apartemen di bawah ADCP yang tidak selesai karena keuangan perusahaan yang minus. Bahkan uang konsumen yang nasibnya digantung juga tidak bisa dikembalikan.

“Saya rasa ini kan Adhi Karya, ya. Saya kebetulan nanti malam jam 8 ini ketemu sama BPK. Saya minta boleh nggak diaudit saja, Pak (Direktur Utama PT ADCP Indra Syahruzza)? Kalau perlu audit investigasi saja,” kata Menteri Ara, Jakarta, Jumat (24/7).

Usulan audit ini tercetus ketika dia tengah bertanya kepada ADCP yang tak mampu melakukan refund. Padahal, ADCP sudah jelas melanggar perjanjian jual-beli dan harus memberikan refund. Ternyata benar, anak usaha Adhi Karya itu tak punya duit.