Bayang-bayang kelam pemadaman listrik massal alias blackout yang belakangan sempat menghantui beberapa wilayah di Sumatera, kini mulai menebar kecemasan serupa di sistem kelistrikan Jawa.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, bahkan secara terbuka mendesak pemerintah untuk menekan jajaran direksi PT PLN (Persero) agar bergerak cepat mengamankan keandalan pembangkit listrik di wilayah krusial tersebut sebelum kepanikan publik di media sosial semakin meluas.
Bahlil Buka-bukaan Kondisi Energi Primer
Merespons desakan yang kian memanas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, akhirnya memilih untuk blak-blakan mengenai kondisi riil pasokan energi primer nasional.
Di hadapan para anggota dewan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, 15 Juni 2026, Bahlil mengakui bahwa raksasa setrum negara itu saat ini tengah menghadapi masalah serius, yakni defisit kontrak pengadaan sebesar 20 juta ton batu bara dari total kebutuhan tahunan mereka yang mencapai 154 juta ton.
Namun, mantan Kepala BKPM itu dengan tegas menepis asumsi publik bahwa pasokan batu bara di Tanah Air mengalami kelangkaan total di pasar hulu.
Persoalan mendasar yang menjadi penyumbat pasokan ke pembangkit listrik PLN sebenarnya terletak pada urusan perut bisnis, yakni ketidakcocokan harga antara regulasi domestik dan realitas biaya operasional para pengusaha tambang.
Jepitan Biaya Operasional dan Harga Mati US$70
Akar persoalannya bermula dari kebijakan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang mematok harga batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik maksimal sebesar US$70 per ton. Kebijakan yang awalnya dibuat untuk melindungi tarif listrik masyarakat ini, sekarang justru membentur dinding realitas lapangan yang kian melambung tinggi seiring menuanya usia operasional tambang di Indonesia.
Saat ini, Harga Batu Bara Acuan (HBA) internasional untuk spesifikasi kalori tinggi 6.322 kcal/kg bertengger di level US$121,83 per ton, sementara untuk jenis kalori medium (5.300 kcal/kg) yang menjadi tulang punggung mayoritas pembangkit PLN berada di angka US$84,53 per ton.
Selisih harga yang terlampau lebar inilah yang membuat produsen emoh menyuplai PLN karena margin keuntungan mereka tergerus habis.
Kontrak di Atas Kertas yang Belum Terealisasi
Akibat benturan regulasi dan hitungan bisnis tersebut, realisasi penugasan pasokan di hulu pun menjadi macet di tengah jalan. Pemerintah sebetulnya telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang nasional untuk mengalokasikan total volume DMO hingga sebesar 190 juta ton guna mengamankan kebutuhan PLN yang berada di angka 154 juta ton.
Namun ironisnya, dari alokasi masif tersebut, volume yang baru dikonfirmasi oleh produsen hanya berkisar antara 150 hingga 160 juta ton, dan yang benar-benar mengikat dalam bentuk kontrak hitam di atas putih baru menyentuh angka 134 juta ton.
Celah menganga sebesar 20 juta ton inilah yang kini dikejar oleh pemerintah agar keandalan pembangkit listrik nasional tidak ambruk dan memicu pemadaman beruntun yang merugikan masyarakat luas.