Dampak Pelemahan Daya Beli dan Rupiah, KSPI Ingatkan Meluasnya Gelombang PHK

Iwan Medium.jpeg

Rabu, 27 Mei 2026 – 23:09 WIB

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (Foto: Inilah.com/ M. Hafid)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (Foto: Inilah.com/ M. Hafid)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Sejak awal, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sudah memperingatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam periode 3 bulan setelah Perang Iran yang dikeroyok Amerika Serikat (AS) dan zionis Israel.

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, sekitar 10 perusahaan dalam periode 3 bulan setelah perang, telah melakukan PHK terhadap 9.000 orang pekerja. “Ancaman terutama dari industri tekstil, garmen, sepatu, dan manufaktur padat karya lainnya di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” kata Said Iqbal di Jakarta, dikutip Rabu (27/5/2026).

Terakhir, kata Said Iqbal, PHK terhadap 350 pekerja PT Xacti Indonesia, produsen elektronik yang beroperasi di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, gelombang PHK telah terjadi di sejumlah perusahaan di Banten, seperti PT Shin Hwa, PT Lung Cheong, dan PT Parkland World Indonesia (PWI). “Industri sepatu dan tekstil menjadi sektor yang paling terdampak,” ungkapnya.

Di Serang, Banten, pabrik sepatu PT Nikomas Gemilang, disebut Said Iqbal memangkas sebanyak 279 pekerja dalam beberapa bulan terakhir. Tekanan juga menjalar ke sektor otomotif.

“Di Sidoarjo, Jawa Timur, CV Asri yang bergerak di bisnis showroom dan bengkel mobil disebut telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja akibat turunnya permintaan kendaraan,” tandasnya.

Said Iqbal menilai, pelemahan daya beli masyarakat memperburuk situasi di industri otomotif. Di sisi lain, pelemahan rupiah membuat harga kendaraan meningkat karena tingginya ketergantungan terhadap komponen impor. “Kenaikan harga jual mobil membuat permintaan membeli mobil dan motor menurun,” ujarnya.

Mengingat belum meredanya ancaman PHK, Said Iqbal mendesak pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK, segera mengambil langkah antisipasi. Termasuk memperluas penyaluran tenaga kerja ke daerah atau industri lain yang masih berkembang.

Wakil Ketua Umum bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Subchan Gatot tak menampik adanya gelombang PHK di tengah tekanan industri manufaktur di dalam negeri.

Beberapa perusahaan memilih menghentikan operasional karena tidak lagi mampu bertahan menghadapi tekanan biaya dan lemahnya daya saing. “Ini indikator bahwa daya saing kita harus segera diperbaiki,” kata Subchan.

Dia mengatakan, penurunan kinerja manufaktur di Tanah Air, terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, industri padat karya menjadi sektor dengan tenaga kerja yang paling rentan terdampak dalam situasi saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memperbaiki akar persoalan industri, antara lain regulasi hingga kemampuan tenaga kerja. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya kepastian investasi yang dapat menyokong industri dalam negeri.

“Artinya apa? Kepercayaan investor. Itu saja. Kalau kita bisa membangun kepercayaan investor, ya mudah-mudahan kita bisa bouncing lagi,” tegas Subchan.

Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang