Eropa Mulai Was-was, Inggris Diminta Jangan Lagi Bergantung ke Amerika

Ilustrasi – Bendera Inggris terlihat dengan latar belakang Big Ben di London, Inggris. (Foto: Antara/Anadolu/py).

Komite Parlemen Inggris menilai Inggris Raya perlu memperkuat kapasitas pertahanan secara mandiri, seiring meningkatnya ketidakpastian terkait dukungan militer dari Amerika Serikat bagi negara-negara Eropa.

Dalam laporan terbaru mengenai Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Jumat (27/3/2026), komite tersebut mengingatkan bahwa skenario terburuk harus mulai diantisipasi, termasuk kemungkinan berkurangnya keterlibatan AS dalam menjaga keamanan kawasan.

“Untuk mempersiapkan skenario terburuk, di mana Eropa tidak lagi dapat mengandalkan dukungan Amerika Serikat jika terjadi krisis, Pemerintah Inggris harus bekerja sama dengan mitra Eropa untuk berinvestasi dalam kemampuan internal sendiri untuk mengimbangi potensi penarikan tersebut,” demikian bunyi laporan tersebut.

Selain mendorong penguatan kapasitas domestik, komite juga menyarankan pemerintah Inggris memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara di luar kawasan Eropa.

Laporan tersebut menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Inggris dinilai perlu mengurangi ketergantungan, baik dalam aspek pertahanan nuklir, konvensional, maupun kerja sama intelijen.

Di sisi lain, komite menyoroti persoalan internal terkait tata kelola keamanan nasional. Disebutkan, hingga kini belum terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antarinstansi pemerintah dalam menangani isu keamanan.

“Sepanjang penyelidikan, kami menemukan kurangnya kejelasan mengenai departemen mana yang akan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek keamanan nasional,” demikian bunyi laporan tersebut.

Tak hanya itu, mekanisme pengawasan di tingkat kabinet juga dinilai belum optimal dalam memastikan implementasi strategi keamanan nasional berjalan secara terpadu.

Laporan itu menyebutkan sistem pengawasan yang ada kemungkinan “tidak cukup kuat” untuk menjamin koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan kebijakan keamanan nasional secara menyeluruh.