Permukiman Baru Kawasi Dinilai Penuhi Prinsip Kota Inklusif dan Berkelanjutan

Harita Nickel Group bangun 259 rumah warga Kawasi, Kamis (21/12/2023). (Foto: Antara/Abdul Fatah (Abdul Fatah).

Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan program pembangunan dan rehabilitasi 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan warga melalui lingkungan tempat tinggal yang lebih layak.

Langkah tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan permukiman yang tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga aspek kenyamanan dan keberlanjutan. Sejumlah inisiatif lain turut berkembang di tingkat kabupaten, salah satunya pengembangan kawasan permukiman baru di Desa Kawasi, Pulau Obi.

Proyek tersebut digagas Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan dukungan Harita Nickel. Kawasan ini dinilai sebagai contoh kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan lingkungan hunian yang lebih terencana.

Dosen Teknik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Rais D. Hi. Yusuf, menilai Permukiman Baru Kawasi telah mengadopsi prinsip kota inklusif. Menurut dia, kawasan tersebut memenuhi tiga indikator utama, yakni layak huni (livable), cerdas (smart), dan berkelanjutan (sustainable).

Menurut Rais, konsep kota inklusif menekankan kesetaraan akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi bagi seluruh warga. “Permukiman Baru Desa Kawasi dirancang dengan pendekatan human-centered design, di mana pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas sosial, hingga layanan publik difokuskan sepenuhnya pada kebutuhan dan kesejahteraan manusia,” ungkapnya.

Selain itu, pembangunan kawasan ini juga mengadopsi pendekatan ramah lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan limbah industri berupa slag nikel sebagai material konstruksi. Rais menjelaskan, material tersebut digunakan sebagai pengganti agregat kasar dalam campuran beton.

“Slag nikel memiliki partikel sudut yang padat dan kandungan kimia seperti silika serta kapur yang mendukung proses hidrasi semen. Hasilnya, beton yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik, lebih tahan lama, dan secara signifikan mengurangi ketergantungan pada agregat alami,” jelas Magister Urban Design Universitas Gadjah Mada ini.

Dari sisi perencanaan ruang, kawasan ini juga menerapkan konsep mixed-use, yakni penggabungan fungsi hunian, area komersial, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau dalam satu kawasan terpadu. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong interaksi sosial sekaligus aktivitas ekonomi warga.

Rais menambahkan, berdasarkan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2016, kawasan Permukiman Baru Kawasi telah memenuhi kriteria eco-settlement atau permukiman ekologis.

“Kawasan Kawasi bukan sekadar permukiman biasa, melainkan contoh konkret bagaimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi diseimbangkan. Ini bisa menjadi benchmark dalam perencanaan dan perancangan kawasan permukiman kota di wilayah lain, terutama di lingkar industri,” pungkas Rais.

Sejumlah warga yang telah menempati kawasan tersebut mengaku merasakan perubahan signifikan dalam kualitas hidup. Yunince, salah satu penghuni, menyebut lingkungan tempat tinggalnya kini jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya.

“Kalau hujan tidak becek, kalau panas tidak berdebu, Di sini listrik dan air 24 jam penuh. Kami juga pakai pendingin ruangan (AC) di sini,” sebut Yunince.

Hal serupa disampaikan Nur Eneng Rahmat (33). Ia mengaku tidak hanya merasakan kenyamanan, tetapi juga terbukanya peluang ekonomi di kawasan tersebut.

“Omzet harian saya mencapai Rp1-2 juta. Di Pemukiman Baru Desa Kawasi peluang ekonomi bagi saya terbuka lebar. Hidup di sini juga lebih tertata, bertemu tetangga lebih sering, kegiatan keagamaan juga aktif,” ujarnya.

Perubahan kualitas hunian di Pulau Obi perlahan ikut mengubah cara pandang masyarakat terhadap masa depan. Lingkungan yang lebih tertata serta dukungan fasilitas dasar dinilai memberikan rasa aman dan mendorong kehidupan sosial yang lebih sehat.