Sosok Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth tengah menjadi sorotan tajam. Rentetan pernyataan kontroversialnya terkait konflik dengan Iran dan keengganannya mematuhi hukum internasional telah memicu gelombang kritik. Tak tanggung-tanggung, kecaman paling keras datang dari lingkaran militer itu sendiri, yakni dari Mayor Jenderal Purnawirawan Randy Manner yang secara blak-blakan menyebut Hegseth sebagai ‘calon penjahat perang‘.
Retorika Hegseth memang kerap mengundang polemik. Jauh sebelum eskalasi konflik pecah, tepatnya pada Oktober 2025, ia dengan lantang menolak batasan-batasan etis dalam pertempuran militer. Pernyataan ini dilontarkannya saat ia membenarkan langkah kontroversial pengubahan nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) menjadi Departemen Perang (Department of War).
“Kita tidak bertempur dengan aturan pelibatan militer (rules of engagement) yang bodoh,” tegas Hegseth kala itu.
Ia menilai aturan-aturan tersebut justru mengekang militer Amerika Serikat. “Kita mengikat tangan para pejuang kita untuk mengintimidasi, menurunkan moral, memburu, dan membunuh musuh-musuh negara kita,” lanjutnya. Bahkan, dalam pidatonya, Hegseth menolak keras konsep pembangunan bangsa (nation-building) dan secara terbuka menyatakan preferensinya untuk ‘memulai perang’, alih-alih sekadar bertahan.
Kecaman Pedas dari Sang Jenderal
Mendengar retorika provokatif tersebut, Mayor Jenderal (Purn) Randy Manner tidak tinggal diam. Perwira tinggi yang telah makan asam garam di dunia militer ini memberikan penilaian yang sangat menohok terhadap kapasitas dan niat sang menteri.
“Itu adalah kata-kata dari seorang calon penjahat perang,” ujar Manner dengan tegas.
Menurut Manner, pernyataan Hegseth bukanlah bentuk nasihat, bimbingan, atau arahan yang pantas diberikan oleh seorang pucuk pimpinan di kementerian pertahanan kepada para tentara, pelaut, penerbang, maupun marinir AS. Alih-alih memotivasi, sikap Hegseth justru dinilai membahayakan nyawa prajurit di lapangan. “Hal itu justru menempatkan mereka dalam bahaya yang jauh lebih besar,” tambahnya.
Kritik Manner tidak berhenti pada ranah kebijakan. Ia juga menyerang rekam jejak Hegseth, menyebutnya sebagai mantan mayor yang kehilangan kehormatannya setelah didepak dari Garda Nasional di Washington D.C. “Dia tidak memiliki kualifikasi apa pun untuk menjadi Menteri Pertahanan, selain kesetiaannya yang ekstrem kepada presiden,” kecam Manner. Ia pun kembali menegaskan peringatannya, “Sekali lagi, itu adalah kata-kata dari seorang calon penjahat perang.”
Simbolisme Ekstrem dan Bayang-Bayang Perang Salib
Perlu diluruskan bahwa Hegseth sebenarnya tidak dipecat dari Garda Nasional. Namun, rekam jejaknya memang diwarnai insiden serius. Ia sempat ditandai sebagai ‘ancaman internal’ (insider threat) oleh rekan sesama prajurit lantaran tato bertuliskan ‘Deus Vult’ yang terukir di tubuhnya. Laporan ini yang pada akhirnya berujung pada pengunduran diri Hegseth dari kesatuan.
Hingga kini, sang Menteri Perang belum memberikan klarifikasi memadai terkait tuduhan ekstremisme di balik tatonya tersebut. Secara historis, frasa ‘Deus Vult’ yang berarti “Tuhan menghendakinya”, berakar dari era Perang Salib pertama. Kalimat itu adalah pekik perang umat Kristen ketika Paus Urbanus II menyerukan pengusiran umat Muslim dari Yerusalem.
Melihat konotasi historis dari tato tersebut, antusiasme Hegseth yang menggebu-gebu untuk mengobarkan perang di kawasan Timur Tengah—terutama terhadap negara mayoritas Muslim seperti Iran—wajar jika memunculkan tanda tanya besar di kalangan pengamat keamanan internasional.
Jejak Berdarah dan Korban Sipil
Kekhawatiran Mayor Jenderal Manner bukanlah isapan jempol belaka. Retorika Hegseth yang mengesampingkan hukum internasional seolah beresonansi dengan sejumlah insiden mematikan yang melibatkan militer AS baru-baru ini.
Pada tahun 2025, militer AS melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga membawa narkoba di Pasifik Timur. Insiden ini menuai kecaman luas secara global dan dicap sebagai pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing).
Lebih tragis lagi, penyelidikan awal menemukan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas pengeboman sebuah sekolah khusus perempuan di wilayah Minab, Iran. Serangan udara tersebut merenggut 168 nyawa, di mana sebagian besar korbannya adalah anak-anak yang tak berdosa. Meskipun Washington bersikeras membantah keterlibatan mereka, Hegseth dalam beberapa kesempatan yang kurang hati-hati justru menyiratkan pembenaran untuk melepaskan tembakan ke arah warga sipil Iran.
Arahan Hegseth di Departemen Perang dengan jelas menunjukkan bahwa kekerasan telah menjadi prioritas utama. Hal ini tampaknya sejalan dengan gaya kepemimpinan di atasnya. Presiden Donald Trump sendiri pernah mengklaim bahwa Hegseth sempat berujar, “Lebih menyenangkan menembak jatuh mereka,” ketika berbicara mengenai kapal-kapal musuh. Sebuah pendekatan yang, secara diplomatis, hanya bisa dideskripsikan sebagai sangat kejam dan beringas.
Hukum Perang Bukanlah Konsep ‘Woke’
Penting untuk dipahami bahwa hukum humaniter internasional atau hukum perang diciptakan bukan untuk melemahkan kekuatan militer, melainkan untuk menjaga sisi kemanusiaan. Aturan ini berlaku untuk kedua belah pihak yang bertikai demi menekan angka korban di kalangan warga sipil dan mencegah tentara membunuh tanpa pandang bulu.
Mendorong prajurit untuk mengabaikan aturan-aturan ini sama halnya dengan menaruh sasaran tembak di punggung mereka sendiri. Jika AS mengabaikan hukum perang, pihak musuh tidak akan melihat alasan untuk mematuhinya. Infrastruktur sipil akan menjadi target sah, dan hilangnya nyawa manusia akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan.
Kalaupun pihak musuh memilih untuk melanggar hukum internasional, tetap mematuhi aturan perang akan memberikan Amerika Serikat keunggulan moral (moral high ground). Tidak ada istilah ‘woke’ atau sekadar ikut-ikutan tren dalam memilih kehormatan dan kemuliaan di medan pertempuran.
Mematuhi hukum-hukum ini adalah bukti mutlak bahwa Amerika Serikat memiliki militer yang profesional, bukan pasukan liar yang bergerak tanpa kendali. Kampanye AS melawan terorisme global akan kehilangan legitimasinya jika pasukan mereka sendiri justru meninggalkan jejak kematian dan kehancuran membabi buta di setiap langkahnya.