Ketatkan Ikat Pinggang Usai Lebaran, Purbaya Pastikan Tolak Pengajuan Anggaran Baru K/L

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai salat Id di kantor DJP Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). (Foto: ANTARA/Imamatul Silfia).

Perkembangan perang Iran yang dikeroyok zionis Israel dan Amerika Serikat (AS), semakin membuat banyak negara was-was. Tentu saja, Indonesia termasuk.

Karena, harga minyak dunia bakal melejit sebagai dampak perang di Timur Tengah, memengarugi anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 yang jumlahnya sudah jumbo.

Alhasil, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian/lembaga (K/L).

Langkah tersebut terpaksa ditempuh Menkeu Purbaya, demi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21//3/2026).

Pembatasan ini dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja K/L.

Mulanya, persentase potongan anggaran tiap K/L ditargetkan sebesar 10 persen. Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji keputusan besaran potongan anggaran belanja pemerintah.

“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas Menkeu Purbaya.

Dia menambahkan, kebijakan efisiensi belanja serta pembatasan pengajuan anggaran K/L akan dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi, sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.

“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya.

Pembahasan persentase pemotongan anggaran sebelumnya disampaikan oleh Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, menjelaskan, Kemenkeu akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan ini, kata dia, mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.

“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” katanya.

Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.