Ahmad Luthfi soal OTT Bupati Cilacap: Sudah Diingatkan Berkali-kali Jangan, Malah Melanggar

Reza Medium.jpeg

Sabtu, 14 Maret 2026 – 23:03 WIB

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. (Foto: Dok. Pemprov Jateng).

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. (Foto: Dok. Pemprov Jateng).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi buka suara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Cilacap. Luthfi menegaskan, dirinya sudah berulang kali mewanti-wanti pentingnya integritas bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya.

Luthfi mengaku prihatin dengan kasus ini, apalagi daftar kepala daerah di Jateng yang tersangkut korupsi makin panjang setelah sebelumnya Bupati Pati dan Bupati Pekalongan juga tersandung kasus. “Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).

Padahal, Pemprov Jateng sudah menggandeng Korsupgah KPK untuk memberikan pengarahan rutin kepada para kepala daerah hingga anggota DPRD. Bahkan, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia lalu, semua pejabat sudah diperingatkan agar tidak bermain-main dengan anggaran, apalagi sampai melanggar hukum.

Terkait proses hukum di Cilacap, Luthfi menyatakan menghormati langkah KPK. Namun, ia kembali mengingatkan agar kasus ini menjadi tamparan keras bagi para bupati, wali kota, dan ASN lainnya.

“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tandasnya.

Bagi Luthfi, integritas yang nyata berarti tidak menyalahgunakan wewenang. Hal itu krusial agar birokrasi benar-benar berjalan bersih tanpa ada penyimpangan.

“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya,” lanjut Luthfi.

Kini, Luthfi fokus memantau jalannya pemerintahan di Cilacap. Ia menginstruksikan agar pelayanan publik tidak macet meski kepala daerahnya sedang berurusan dengan hukum. Apalagi, saat ini pemerintah daerah tengah sibuk bersiap melayani arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang menuntut kerja ekstra.
 

Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang