Konflik Timur Tengah Dorong Inflasi dan Bebani APBN, Target Pertumbuhan 6–8 Persen Kian Berat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Dalam rapat tersebut Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 mampu mencapai rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen lantaran tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan. (Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga/agr).

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Menurut dia, situasi tersebut dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen.

“Jadi untuk mengoptimalkan kinerja ekonomi kita menuju ke 8 persen, bahkan minimum 6 persen juga sangat challenging hemat saya,” ujar Nafan saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah potensi gangguan pada jalur energi global, terutama di Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu rute vital perdagangan minyak dunia.

“Karena Selat Hormuz ini salah satu jalur vital ya di sekitar 20 persen bahkan 30 persen pedagang minyak dunia sehingga kalau terjadi gangguan distribusi akan berdampak langsung pada lonjakan harga energi global, sehingga tentunya mempengaruhi pada kenaikan inflasi,” kata Nafan.

Lonjakan harga energi, lanjutnya, dapat memicu inflasi yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Risiko tersebut akan semakin besar apabila pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Dikhawatirkan kata dia, bila misalnya pemerintah melakukan kebijakan menaikkan harfa BBM, maka hal ini akan menaikkan inflasi sehingga membuat masyarakat cenderung menahan diri untuk kebutuhan pengeluaran mereka yang lain.”

Selain itu, tekanan juga dapat muncul pada fiskal negara. Kenaikan harga energi berpotensi menambah beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan energi.

“Di sisi lain juga bisa jadi karena ada tekanan pada APBN, karena kan pasti BBM itu hasil subsidi. Misalkan kita melakukan impor selain dari negara-negara di kawasan Timur Tengah, negara penghasil minyak, tentunya kita juga mau tidak mau mengimpor dari Amerika Serikat misalnya, melalui buy tail agreement tentunya ini juga meningkatkan biaya impor,” ungkapnya.

Menurut Nafan, dampak lanjutan juga bisa terlihat pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kinerja pasar saham domestik.

“Lalu di sisi lain, kata Nafan, adanya pengaruh daripada tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tentunya kalau dari sisi kinerja IHSG juga mengalami votatility.”

Ia menambahkan, jika tekanan berlanjut, neraca perdagangan Indonesia berpotensi mencatat defisit pada sektor minyak dan gas.

“Paling kalau misalnya jika neraca perdagangan kita kalau mau ambil defisit, paling hanya defisit perdagangan migas, jadi menekan stabilitas eksternal Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menghitung sejumlah skenario jika harga minyak dunia terus meningkat.

Ia menyebutkan, apabila harga minyak mentah mencapai 92 dollar AS per barel, defisit anggaran berpotensi melebar jika tidak ada langkah penyesuaian.

“Kita sudah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS, apa dampaknya ke defisit. Kalau tidak melakukan apa-apa, defisit bisa naik ke sekitar 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026) malam.

Untuk menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen sesuai ketentuan undang-undang, pemerintah mempertimbangkan efisiensi sejumlah pos belanja, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia memastikan anggaran untuk penyediaan makanan tidak akan dipangkas.

“Tapi yang untuk makanan enggak kita (potong). Karena kita mendukung sekali,” jelas dia.

Evaluasi lebih diarahkan pada pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan, seperti pengadaan kendaraan operasional atau perangkat komputer di Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG).

“Yang jelas MBG bagus tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu yang lain-lain,” kata Purbaya.

“Misalnya beli motor SPPG. Jadi ganti motor, mereka senang saya rugi. Misalnya lagi beli komputer di SPPG dikasih komputer,” tambahnya.

Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum juga berpotensi mengalami penundaan melalui skema penggeseran anggaran ke tahun berikutnya.

“Misalnya lagi PU mungkin ada anggaran yang bisa digeser ke tahun depan. Untuk bangun macam macam program yang dipunya, jembatan, sekolah,” tuturnya.