Tito Usai Cek Lokasi Longsor Cisarua: Jangan Ditempati Lagi, Harus Relokasi!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Antara/Fianda Sjofjan Rassat)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun langsung meninjau lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). Usai meninjau, Tito menyimpulkan, kawasan tersebut memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

“Kalau kita melihat memang, selain hujan deras, struktur tanah di sini gembur. Subur di satu sisi untuk tanaman, tapi di sisi lain rawan karena tanahnya tidak kokoh,” ujar Tito di lokasi.

Tito juga menyoroti perbukitan yang kini dipadati permukiman, sementara tanaman pelindung berakar kuat makin berkurang, tergantikan tanaman hortikultura.

“Daerah perbukitan yang gembur ini banyak permukiman, dan tanaman pelindung yang akarnya menancap ke dalam banyak berganti menjadi hortikultura dan sayur-sayuran. Itu membuat sangat rentan kalau terjadi hujan deras,” katanya.

Menurut Tito, kondisi Cisarua mengingatkannya pada sejumlah daerah lain yang pernah dilanda bencana serupa, seperti Banjarnegara dan Cilacap.

Ia meminta pencarian korban yang masih hilang dimaksimalkan, bersamaan dengan pendampingan keluarga korban serta warga terdampak yang harus direlokasi.

“Yang pertama jangka pendek dulu, semaksimal mungkin untuk mencari yang hilang. Yang wafat dibantu keluarganya, dan yang direlokasi juga sudah dibantu. Saya lihat dukungannya banyak sekali, dari gubernur, bupati, jajaran, TNI, Polri, relawan, sampai pemerintah pusat, semuanya bergerak,” ujarnya.

Tito menegaskan, solusi jangka panjang tak bisa setengah-setengah. Lokasi terdampak longsor dinilainya sudah tak layak lagi dijadikan kawasan hunian.

“Menurut saya, tempat seperti ini jangan ditempati lagi. Harus direhab, direboisasi, ditanam tanaman yang akarnya keras supaya struktur tanahnya bisa menguat kembali. Kalau kembali lagi, nanti akan longsor lagi,” ujarnya.

Ia menyebut tragedi ini mesti jadi alarm bagi daerah lain, terutama dalam memperkuat tata ruang di wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

“Daerah-daerah rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan secara nasional untuk mengantisipasi kerawanan hidrometeorologis. Hujan lebat seperti ini bisa terjadi lagi,” kata Tito.

Soal kemungkinan langkah hukum, Tito belum mau berbicara jauh. Fokus pemerintah saat ini, tegasnya, masih pada penanganan korban.

“Kita belum tahu bagaimana tata ruangnya. Itu nanti dulu. Sekarang fokus dulu pada penanganan dan pengamanan,” pungkasnya.