Dari Veteran untuk Negeri: “Kepemimpinan yang Legal dan Legitimate”

Refleksi Peringatan LVRI ke-69 – Hari Veteran Republik Indonesia 2026

Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna. (Foto: Dok. Nanan Soekarna)

Masalah terbesar kepemimpinan Indonesia hari ini bukan kekurangan aturan, melainkan ketimpangan antara legalitas dan legitimasi. Banyak keputusan sah secara prosedural, tetapi gagal diterima oleh rasa keadilan publik. Negara tampak kuat di atas kertas, namun rapuh dalam kepercayaan. Peringatan LVRI ke-69, Hari Veteran Republik Indonesia 2026, mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak cukup legal; ia harus legitimate.

Para Veteran Republik Indonesia membangun republik ini bukan dengan kecakapan administratif, melainkan dengan keberanian moral, disiplin nilai, dan pengorbanan. Dari sanalah negara memperoleh legitimasi awalnya. Ketika nilai ditanggalkan, hukum mudah bergeser dari pelindung keadilan menjadi alat kekuasaan.

Sebagai Veteran Perdamaian UN Mission, saya menyaksikan pola yang berulang di berbagai negara konflik: kekuasaan yang kehilangan legitimasi publik tidak pernah bertahan lama, seberapa pun lengkap perangkat hukumnya. Stabilitas yang dipaksakan hanya menunda krisis; ia tidak menyelesaikannya.

United Nations Mission adalah arsitektur perdamaian global. UN Police atau Civilian Police hadir bukan sebagai pasukan tempur, melainkan penjaga ketertiban sipil, pembangun rule of law, dan pelindung martabat manusia. Hampir semua kawasan dunia pernah menjadi lokasi misi. Kesimpulannya konsisten: perdamaian lahir dari legitimasi, bukan dominasi.

Pengalaman saya sebagai Civilian Police PBB dimulai di Namibia, pada masa transisi kemerdekaan. Sistem kerja disiplin, prosedural, dan berbasis data. Dari sana saya belajar satu hal mendasar: tanpa manajemen yang kuat, organisasi tidak berjalan. Tata kelola adalah prasyarat.

Pelajaran itu menjadi lengkap ketika saya bertugas di Kamboja, negara yang hancur oleh konflik internal dan trauma kemanusiaan. Di bawah pimpinan perwira senior Kepolisian Jerman, kepemimpinan tidak berhenti pada sistem. Ia menyentuh manusia: hadir, mendengar, memberi teladan. Dari Kamboja saya belajar bahwa manajemen tanpa nurani tidak melahirkan kepercayaan.

Dua pengalaman ini menegaskan perbedaan sekaligus keterkaitan yang sering diabaikan: manajerial dan leadership.
Manajerial mengelola sistem—aturan, struktur, anggaran, indikator kinerja.
Leadership memimpin manusia—nilai, keteladanan, keberanian moral.

Manajerial dijalankan dengan akal dan logika.
Leadership membutuhkan hati dan nurani.

Singkatnya: we manage by head, but we lead by heart.

Dari refleksi tersebut, saya mengajukan tiga prinsip nilai sebagai koreksi arah kepemimpinan nasional—bukan slogan, melainkan ukuran.

Pertama, Values for Value.
Kekuasaan harus menghasilkan nilai tambah yang terukur bagi publik. Jabatan bukan tujuan; ia sarana pengabdian.

Kedua, Full Commitment No Conspiracy.
Kepemimpinan menuntut komitmen penuh pada kepentingan publik, tanpa intrik, kolusi, korupsi, atau konflik kepentingan terselubung. Krisis kepercayaan publik lebih sering dipicu praktik konspiratif ketimbang lemahnya aturan.

Ketiga, Integrity Defender.
Pemimpin harus berani membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, meskipun tidak populer atau berisiko. Integritas adalah tindakan, bukan retorika.

Ketiga prinsip ini membentuk kepemimpinan yang legal secara konstitusional, legitimate secara moral, dan bermartabat secara sosial. Pengalaman global menunjukkan satu pelajaran keras: legalitas tanpa legitimasi melahirkan ketakutan; legitimasi tanpa legalitas melahirkan kekacauan. Negara yang kuat membutuhkan keduanya berjalan seiring.

Pada LVRI ke-69, teladan para Veteran Republik Indonesia kembali relevan. Mereka menunjukkan bahwa memimpin berarti melayani dan berkorban, bukan memanfaatkan kekuasaan. Warisan nilai mereka adalah kompas bagi kepemimpinan masa depan.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dalam hukum dan jujur dalam nurani—mengelola dengan akal yang jernih, memimpin dengan hati yang bersih; menegakkan yang legal, menjaga yang legitimate, dan merawat martabat negara.

Dirgahayu LVRI ke-69.
Hormat kita setinggi-tingginya kepada para Veteran Republik Indonesia