Yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah sebuah krisis ekologis yang meledak. Bencana ini tidak boleh berlalu begitu saja sebagai rutinitas tahunan. Tidak boleh hanya menjadi headline lalu hilang. Tidak boleh menjadi memori gelap yang dikubur. Negara harus hadir bukan hanya saat banjir datang, tetapi saat hulu dibabat dan ditebang.
Air bah yang bercampur lumpur dan batang kayu itu meluncur deras bak keluar dari bendungan yang ambrol. Selasa, 25 November 2025, menjadi peristiwa yang tak akan dilupakan Ali Mura Lumban Tobing, tokoh adat Desa Garoga, Aceh Tengah. Ribuan batang kayu berselancar bersama arus Sungai Aek Anggoli, menghantam dan meluluhlantakkan kampungnya.
“Air sungai itu tiba tiba seperti tsunami, meluas bergelombang dan menyapu apapun yang dilaluinya. Rumah-rumah penduduk di sekitar Sungai Garoga lenyap disapu banjir bandang yang membentuk aliran sungai baru yang melebar kemana-mana. Tolong kami Pak,” ujar Ali Mura seperti dikutip Antara, Senin (1/12/2025).
Ini bukan sekadar banjir, bukan pula hanya longsor. Yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjelang akhir November lalu adalah sebuah krisis ekologis yang meledak. “Tsunami” kayu menyapu rumah, masjid, sekolah, ingatan, dan kehidupan.
Ali Mura bukan satu-satunya yang berduka. Ia hanya salah satu dari ribuan kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan masih mencari keluarganya yang hilang. Mereka bukan sekadar menyaksikan bencana. Mereka menyaksikan hancurnya sebuah tatanan, hilangnya desa yang menjadi tempat hidup, yang luluh lantak diterjang serbuan air, lumpur, dan kayu.
Saking beratnya derita yang dialami, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tak ragu menyampaikan surat resmi ke pemerintah pusat perihal ketidakmampuan daerahnya menangani bencana. “Dampak bencana hidrometeorologi telah melampaui kapasitas penanganan oleh pemerintah daerah,” tulis Haili.
Kita bisa menyikapi surat Bupati Aceh Tengah ini dengan berbagai sudut pandang. Yang pasti, ini adalah sebuah pengakuan yang jujur, meski terasa pahit. Ini adalah frasa lain dari: kami tidak sanggup lagi.
Prabowo Turun ke Bawah
Bak gayung bersambut, Presiden Prabowo bergerak cepat. Prabowo bersafari. Dalam sehari ia datang ke tiga wilayah sekaligus: Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ia memasuki posko pengungsian, berdialog dengan warga, dan memerintahkan TNI–Polri mempercepat distribusi bantuan.
Di Tapanuli Tengah, Prabowo melihat langsung jalur yang terputus, listrik yang padam, dan BBM yang tidak tersedia. Dia berjanji, pemerintah akan memaksimalkan kapasitas penanganan. “Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya… negara kita kuat sekarang, mampu mengatasi,” ujarnya optimistis.
Arahan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan jembatan, pemulihan listrik, dapur umum, dan pengiriman Hercules dilakukan.
Di Aceh, Prabowo berdiri di hadapan ratusan warga yang kehilangan keluarga dan rumah. Ia memerintahkan perbaikan semua jembatan rusak, dan menegaskan bahwa anggaran nasional telah disiapkan untuk memulihkan kembali infrastruktur publik.
“Rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” ujarnya.
Di Padang Pariaman, ia mengecek pemulihan air bersih dan listrik. Pemerintah mengklaim listrik hampir pulih 100 persen, kondisi yang patut diapresiasi di tengah kompleksitas medan.
Pertanyaannya: apakah kehadiran Prabowo yang “sepintas” cukup untuk mengatasi akar masalah? Atau hanya sekadar respons darurat yang kembali terulang setiap tahun tanpa perbaikan struktural?
Bantuan Mengalir dan Status Darurat Bencana
Bantuan pun berdatangan. Banyak dapur SPPG untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) disulap menjadi dapur umum. Hercules diterbangkan. TNI–Polri bekerja 24 jam. Bahkan Malaysia sudah mengirim obat-obatan senilai Rp 3,6 miliar.
Hanya saja di lapangan, apa yang dialami warga terdampak tak sepenuhnya selaras dengan klaim pemerintah. Masih ada daerah yang terisolasi. Masih ada warga yang belum kebagian bantuan sehingga terpaksa menjarah minimarket. Masih ada ratusan orang yang hilang belum ditemukan. Bahkan masih ada posko yang kekurangan selimut, air bersih, pakaian layak, dan tenaga medis.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menyebut bantuan belum menjangkau ribuan warga yang berada di pedalaman. Klaim ini cukup beralasan mengingat masih banyak akses jalan terputus. Jembatan ambruk. Cuaca buruk juga menghambat distribusi lewat udara.
Ini sejalan dengan pengakuan Bupati Aceh Tengah tadi. Daerah tidak mampu. Tapi pemerintah pusat tak kunjung menetapkan status bencana nasional. Akibatnya, distribusi logistik masih bertumpu pada mekanisme daerah yang sudah kolaps.
Warga di beberapa titik di Sumatera Barat bahkan mengaku mereka baru menerima bantuan setelah hari ketiga atau keempat. Waktu yang terlalu lama bagi orang yang kehilangan rumah, makanan, keluarga, dan masa depan dalam hitungan menit.
Sejumlah koalisi masyarakat sipil dan lembaga publik sudah mendesak Prabowo untuk menetapkan status darurat bencana nasional. Argumennya jelas: korban meninggal diprediksi sudah mencapai ribuan jiwa, masih banyak warga yang hilang, ribuan rumah rusak, ratusan fasilitas publik lumpuh, akses transportasi terputus, ekonomi daerah berhenti, dan pemerintah daerah resmi angkat tangan.
Namun hingga artikel ini ditulis, penetapan darurat nasional belum juga dilakukan. Padahal, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan, jika kerusakan dan dampak melampaui kapasitas daerah, pusat wajib turun mengambil alih koordinasi.
Ada dugaan, pemerintah ingin menghindari dampak ekonomi, psikososial, dan politik yang muncul setelah status tersebut diumumkan. Hanya saja, menghindari fakta bukanlah solusi. Realitas bencana tidak berubah hanya karena kita menolak menamainya.
Langit Murka dan Hulu yang Gundul
Sejumlah pakar dan pegiat lingkungan sepakat bahwa penyebab bencana ini tidak tunggal. Tidak bisa hanya menyalahkan hujan badai. Tidak bisa hanya menyalahkan curah hujan ekstrem. Tidak bisa hanya mengutip perubahan iklim tanpa menyinggung kerusakan ekologi yang sudah lama dibiarkan.
Memang BMKG mencatat curah hujan mencapai 150–300 mm, kategori ekstrem. Sirkulasi siklonik di Selat Malaka membentuk bibit Siklon Senyar, memperkuat pembentukan awan hujan. Sejumlah faktor lain memperburuk hujan di Sumatera Utara dan Aceh.
Namun curah hujan ekstrem lazimnya masih bisa ditahan jika hulu tetap kuat. Dr Heri Andreas dari Institut Teknologi Bandung menjelaskan bahwa infiltrasi—daya serap air ke tanah—turun drastis akibat alih fungsi lahan besar-besaran. Ketika hutan hilang, air kehilangan tempat menahan diri. Ketika pohon hilang, banjir berubah menjadi amukan.
Data Greenpeace menunjukkan, 94.000 hektare lahan di Batang Toru digunakan untuk sawit dan HTI. Sebanyak 28 persen merupakan hutan tanaman industri monokultur. Izin konsesi besar merajalela, hutan alam hilang, digantikan kebun industri.
“Yang luas itu HPH, PBPH, logging concession, dan HTI serta perkebunan sawit. Itu yang menyebabkan ekosistem tak mampu menjaga dirinya lagi,” kata Arie Rompas dari Greenpeace.
Walhi mencatat degradasi ekosistem di tiga provinsi sudah pada tahap mengkhawatirkan. Anomali cuaca selalu ada. Tetapi kali ini dampaknya jauh lebih besar. “Ketika siklus hujan muncul, daya tampung lingkungannya tidak ada, ya banjirlah yang kita tuai,” tegas Melva Harahap dari Walhi.
Dengan kata lain, ini bukan bencana alam semata. Ini bencana ekologis, bencana kebijakan, dan bencana tata ruang yang gagal.
Prabowo Jadi Arsitek Kebijakan Iklim
Kehadiran Prabowo di lokasi bencana sangat penting, apalagi jika dia menetap beberapa hari di lokasi bencana, mengomandoi penanggulangan langsung dari sana. Kedatangan Prabowo memberi pesan bahwa negara betul-betul hadir.
Namun bencana sebesar ini menuntut sesuatu yang lebih fundamental. Penetapan status darurat bencana nasional bukan sekadar simbol atau penamaan. Ini membuka akses untuk anggaran tanggap darurat pusat, pengerahan logistik lintas provinsi, koordinasi satu pintu, dan pengalihan komando. Banyak kalangan meragukan penanganan bisa maksimal tanpa status ini.
Lebih dari itu, kita tak bisa lagi hanya bicara muluk tentang green economy. Kita butuh langkah konkret dan tegas: mana perusahaan yang merusak kawasan penyangga air, mana yang membuka hulu sungai, mana yang menyebabkan sedimentasi dan perubahan aliran sungai. Jika ditemukan pelanggaran, cabut izinnya.
Kita sepakat bahwa tak ada demokrasi tanpa ekologi yang sehat. Sumatera dan pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tidak bisa terus dibangun dengan pola ekonomi ekstraktif.
Sawit, HTI, tambang, dan logging harus dikembalikan ke regulasi ketat yang berpihak pada keselamatan publik, bukan hanya untuk kepentingan segelintir korporasi elite. Rehabilitasi hutan harus menjadi program prioritas dengan target yang jelas, bukan sebatas seremonial tanam pohon.
Sumatera masih berduka. Presiden Prabowo telah turun dan, sekali lagi, itu sesuatu yang penting. Tetapi langkah yang lebih besar harus segera menyusul. Negara mesti menjadikan keamanan ekologis sebagai agenda nasional, bukan hanya respons darurat.
Akhirnya, bencana ini tidak boleh berlalu begitu saja sebagai rutinitas tahunan. Tidak boleh hanya menjadi headline lalu hilang. Tidak boleh menjadi memori gelap yang dikubur. Negara harus hadir bukan hanya saat banjir datang, tetapi saat hulu dibabat dan ditebang.