Tak ‘Omon-omon’, Purbaya Sebut Kemenkeu Ambil Alih Utang Whoosh Pertengahan Bulan Ini

Clara Medium.jpeg

Kamis, 3 September 2026 – 07:09 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, peralihan penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Kereta Whoosh dari Danantara ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dimulai pertengahan September 2026.

“Kita tunggu, nanti tengah bulan ini Pak Dony akan menyerahkan ke saya,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Namun, Purbaya belum merinci lebih jauh mengenai skema penyelesaian utang tersebut. Dia juga belum mengungkap peran dua special mission vehicle (SMV) yang disebut-sebut akan mengelola utang proyek Kereta Whoosh.

“Belum, lagi digodok dan belum bisa diumumkan sekarang, tapi sudah siap semuanya,” jelas dia.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan, skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta Bandung alias Whoosh akan menggunakan skema special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

Dia memperkirakan pada September 2026 peralihan utang akan dilakukan. Hal itu diungkap Purbaya usai bertemu Kepala BP BUMN sekaligus COO BPI Danantara, Dony Oskaria di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

“Kereta api cepat, Jakarta Bandung. Ini akan kita percepat. Mungkin pertengahan bulan akan clear. Pertengahan September akan clear ya,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan, pemerintah menyiapkan skema special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan untuk menekan penggunaan APBN seminimal mungkin dalam penyelesaian kewajiban utang proyek Whoosh.

“Dialihkan ke Kemenkeu, Kemenkeu dikelola oleh saya semuanya. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada yang lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun ikut oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN,” jelas dia.

Lebih lanjut, bendahara negara itu juga menyebut proyek tersebut kini berada di bawah Kementerian Keuangan, bukan PT Kereta Api Indonesia (KAI). “Diserahkan ke kami. KCIC kan punya kita semua nanti perusahaannya,” kata dia.

Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang