Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif mendorong kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah kepemimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin untuk memperkuat kehadiran NU di tengah masyarakat.
Menurut Kiai Samsul, NU harus mampu mendekatkan diri dengan masyarakat serta memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
“Hal-hal yang belum dilakukan atau perbaikan-perbaikan dalam banyak hal, terutama peran NU di tengah masyarakat itu lebih ditingkatkan. Saya berharap NU itu harus lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Kiai Samsul menilai kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui berbagai bentuk pendampingan.
“NU bisa memberikan pendampingan masyarakat sehingga NU dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Kiai Samsul juga meminta kepengurusan PBNU periode 2026-2031 tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan.
“Apapun mungkin ada kekurangan dalam hal tertentu, harus dikasih masukan demi perbaikan, baik secara internal. Terutama kalau ada kelemahan-kelemahan segera diperbaiki,” katanya.
Di sisi lain, Kiai Samsul mengingatkan agar kepengurusan baru tidak mengabaikan sejumlah capaian yang telah dibangun pada era kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Ia secara khusus menyoroti penataan administrasi, manajemen organisasi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) yang menurutnya perlu dipertahankan dan dilanjutkan.
“Apa yang sudah dicapai oleh Gus Yahya, terutama dalam hal-hal penataan administrasi manajemen melalui SDM-nya dengan manajemen modern itu harus dipertahankan,” ungkap Kiai Samsul.
Selain itu, ia berharap pengalaman dinamika internal yang terjadi dalam periode sebelumnya dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen NU.
Konsolidasi dan rekonsiliasi dinilai menjadi kunci agar organisasi tidak kembali terseret pada konflik internal.
“Jangan sampai terjadi perpecahan. Apa yang menjadi pengalaman lima tahun yang lalu, mungkin ada dinamika, itu menjadi sebuah pembelajaran agar supaya di tahun yang akan datang tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
Selain persoalan internal, Kiai Samsul menyoroti posisi NU dalam hubungan dengan pemerintah. Ia mengatakan NU memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian.
“Prinsip NU dengan pemerintah itu salah satunya adalah sebagai mitra atau shadiqul hukûmah. Mitra ini betul-betul diterapkan sebagaimana layaknya mitra,” katanya.
Namun, kemitraan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban NU untuk selalu membenarkan setiap kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, NU juga harus berani menyampaikan kritik ketika menemukan kebijakan yang dinilai keliru atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ketika ada yang baik, NU tentu wajib untuk mendukung program-program pemerintah. Tetapi ketika ada kekeliruan atau ketidakberpihakan kepada masyarakat, NU juga harus berani untuk melakukan kritik,” katanya.
Menurutnya, posisi NU sebagai organisasi kemasyarakatan justru akan semakin kuat apabila mampu menjadi penyeimbang dalam relasinya dengan pemerintah.
“NU itu harus bisa menjadi timbangan, jangan sampai berat sebelah. Kalau pemerintah bagus diapresiasi, tetapi kalau tidak berpihak kepada masyarakat, NU harus hadir memberikan nasihat dan masukan yang baik kepada pemerintah,” pungkasnya.