Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis.
Prabowo menyampaikan rencana tersebut dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia mengatakan rencana pembentukan bursa komoditas telah dibahas bersama OJK.
Menurut Prabowo, Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen besar berbagai komoditas penting dunia, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Namun, harga sejumlah komoditas tersebut selama ini banyak ditentukan melalui bursa komoditas di luar negeri.
“Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?” kata Prabowo.
Prabowo Ingin Indonesia Punya Harga Referensi Komoditas
Prabowo menilai kondisi tersebut perlu diubah agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga memiliki peran dalam pembentukan harga komoditas dunia.
Ia mengatakan pemerintah ingin membangun Indonesia Reference Price, yakni harga referensi Indonesia untuk sejumlah komoditas utama ekspor.
“Kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia,” ujar Prabowo.
Menurut dia, keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis akan mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu sistem yang diawasi.
Pemerintah menargetkan sistem tersebut memiliki pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya oleh pelaku pasar global. Data transaksi yang lebih transparan juga diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya praktik penipuan.
Bursa Komoditas Berada di Bawah Pengawasan OJK
Prabowo mengatakan pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dengan pengawasan OJK. Ia meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat pembahasan ketentuan penyelenggaraan bursa tersebut.
“Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Komoditas sendiri,” katanya.
Prabowo juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bursa tersebut.
“Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Prabowo.
Ia menekankan pembentukan bursa tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan mekanisme pasar. Menurutnya, harga komoditas tetap harus mempertimbangkan mekanisme pasar, tetapi Indonesia perlu memiliki instrumen untuk ikut menentukan harga komoditas yang diproduksinya.
“Yang penting, bursanya ada di Bumi Republik Indonesia,” tegasnya.
Prabowo Soroti Ketergantungan pada Bursa Luar Negeri
Prabowo menilai ketergantungan terhadap bursa komoditas negara lain tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas utama dunia.
Ia bahkan mengatakan pemerintah tidak akan memaksakan penjualan komoditas apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai.
“Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita,” kata Prabowo.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap memahami mekanisme pasar dan tidak bermaksud menetapkan harga secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi pasar.
Prabowo ingin perubahan tersebut membuat Indonesia tidak lagi hanya menjadi tempat komoditas diekstraksi, sementara harga dan keuntungan utamanya ditentukan negara lain.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan,” ujarnya.
Reformasi Pasar Modal Juga Dipercepat
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung reformasi pasar modal Indonesia. Ia mengatakan OJK telah melakukan reformasi besar terhadap bursa saham, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan bursa.
Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi pasar modal.
“Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pasar modal yang berfungsi dengan baik berkaitan dengan pemerataan kesempatan ekonomi. Pasar modal dapat membuka ruang bagi perusahaan rintisan, startup, dan pengusaha nasional untuk meningkatkan ekuitas serta memperoleh tambahan modal untuk memperbesar skala usaha.
Dengan penguatan bursa mineral dan komoditas strategis serta pasar modal yang kredibel, Prabowo berharap Indonesia dapat meningkatkan posisi dalam rantai nilai ekonomi global.
“Dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain,” katanya.
Selain agenda pembentukan bursa komoditas dan reformasi pasar modal, Prabowo dalam pidato tersebut juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara (BUMN).