Indonesia sedang menghadapi zaman yang tidak biasa. Dunia bergerak dalam ketidakpastian yang semakin tinggi: konflik geopolitik, perang dagang, krisis energi, disrupsi rantai pasok, dan kompetisi sumber daya strategis. Negara-negara besar memperkuat pertahanan ekonomi, pangan, energi, dan teknologi mereka untuk menjaga ketahanan nasional.
Dalam situasi seperti ini, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam atau ukuran ekonominya. Kekuatan bangsa ditentukan oleh kualitas tata kelola dan integritas kepemimpinannya.
Di titik ini, refleksi jujur menjadi penting.
Ancaman terbesar bagi ketahanan bangsa Indonesia hari ini bukan hanya datang dari luar negeri. Ancaman itu juga bisa datang dari dalam negeri sendiri—ketika kebijakan negara mulai dipengaruhi oleh perebutan status dan fulus, bukan oleh kepentingan rakyat.
Visi Besar yang Berisiko Berubah Menjadi Proyek
Banyak kebijakan nasional lahir dengan tujuan yang tepat. Program peningkatan gizi generasi muda merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Demikian pula penguatan koperasi rakyat sebagai basis ekonomi kerakyatan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Secara visi, arah kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan bangsa. Namun pengalaman menunjukkan satu hal mendasar: visi yang baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik jika pelaksanaannya tidak dijaga oleh integritas.
Ketika program besar dijalankan tanpa transparansi yang kuat, tanpa pengawasan publik yang memadai, dan tanpa perlindungan terhadap pelaku ekonomi rakyat, ruang distorsi akan terbuka.
Program yang dimaksudkan untuk rakyat dapat berubah menjadi rantai proyek baru.
Program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dapat menjadi pasar bagi kelompok tertentu.
Program yang ditujukan untuk ketahanan nasional justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Dalam kondisi seperti ini, negara tidak sedang diperkuat. Fondasi negara justru mulai melemah dari dalam.
Mentalitas Status dan Fulus
Salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola negara adalah ketika kebijakan publik berubah menjadi arena perebutan status dan fulus.
Status merujuk pada kekuasaan, posisi, dan pengaruh.
Fulus merujuk pada keuntungan ekonomi yang mengalir dari proyek negara.
Ketika orientasi ini menjadi dominan, arah kebijakan mengalami pergeseran. Kebijakan tidak lagi diukur dari manfaatnya bagi rakyat, melainkan dari potensi proyek yang dapat dihasilkan.
Penyerapan anggaran dijadikan indikator keberhasilan, sementara dampak kebijakan menjadi sekunder.
Proyek menjadi tujuan, bukan instrumen.
Dalam jangka panjang, kondisi ini akan merusak kepercayaan publik terhadap negara. Padahal, dalam situasi global yang penuh tekanan, kepercayaan publik merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional.
Negara yang kehilangan kepercayaan rakyat akan kesulitan menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.
Ketahanan Bangsa Tidak Bisa Dibangun dengan Proyek
Ketahanan nasional bukan sekadar daftar program pemerintah. Ia adalah kemampuan sebuah bangsa untuk tetap stabil, kuat, dan bersatu dalam menghadapi tekanan, baik dari luar maupun dari dalam.
Ketahanan membutuhkan ekonomi yang sehat, sistem pemerintahan yang transparan, kebijakan publik yang berpihak, serta kepemimpinan yang berintegritas.
Tanpa integritas, program berubah menjadi proyek.
Tanpa transparansi, kebijakan mudah diselewengkan.
Tanpa nilai, kekuasaan menjadi alat kepentingan sempit.
Karena itu, setiap kebijakan strategis perlu diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini memperkuat rakyat atau hanya memperkuat segelintir kepentingan?
Jika jawabannya tidak jelas, evaluasi harus dilakukan.
Kembali pada Nilai
Indonesia tidak kekurangan konsep pembangunan. Yang sering terabaikan adalah nilai yang menjadi landasannya.
Prinsip pertama adalah values for value. Kebijakan harus berpijak pada nilai moral dan kepentingan rakyat, bukan semata keuntungan ekonomi.
Nilai tersebut telah dirumuskan dalam fondasi kebangsaan: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun ada satu unsur yang sering luput dimaknai secara mendalam, yaitu Indonesia Raya. Ia bukan sekadar lagu kebangsaan, tetapi energi emosional yang menumbuhkan rasa kebangsaan. Dalam konteks ini, Indonesia Raya dapat dipahami sebagai ruh yang menghidupkan seluruh pilar tersebut.
Prinsip kedua adalah Full Commitment No Conspiracy (FCNC). Pembangunan membutuhkan komitmen penuh tanpa kompromi tersembunyi antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Kebijakan harus transparan, akuntabel, dan terbuka untuk diaudit publik.
Prinsip ketiga adalah Integrity Defender. Negara membutuhkan pemimpin dan aparatur yang berani menjaga integritas, bahkan dalam tekanan kekuasaan. Integritas bukan slogan, tetapi benteng utama dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Penegakan Hukum yang Independen: Pilar Kunci Ketahanan Bangsa
Nilai tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang independen. Aparat penegak hukum memegang peran strategis sebagai penjaga keadilan dan integritas negara.
Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, tekanan politik, atau kepentingan ekonomi. Hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan dan kebenaran.
Ketegasan hukum, terutama terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi, menjadi kunci mencegah ketidakadilan struktural. Sebaliknya, hukum yang lemah akan meruntuhkan kepercayaan publik.
Tujuan penegakan hukum jelas: menciptakan kepastian, mewujudkan keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tanpa independensi, hukum kehilangan wibawa.
Tanpa integritas, hukum mudah dibajak.
Tanpa nilai, hukum menjadi sekadar teks.
Jalan Perbaikan
Perbaikan tata kelola memerlukan langkah konkret. Transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program harus diperkuat. Rantai ekonomi rakyat perlu melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan koperasi lokal secara nyata.
Pengawasan publik harus diperluas dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan media.
Setiap kebijakan strategis juga harus memiliki indikator yang jelas: apakah manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.
Evaluasi menjadi bagian penting dari kepemimpinan. Evaluasi bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab.
Penutup
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera. Namun potensi tersebut hanya dapat terwujud jika pembangunan dijaga oleh nilai.
Jika kebijakan dipandu oleh integritas, program pembangunan akan menjadi solusi. Sebaliknya, jika kebijakan dikuasai oleh perebutan status dan fulus, pembangunan justru menjadi sumber masalah.
Ketahanan bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer. Ia ditentukan oleh karakter kepemimpinan, integritas penegakan hukum, dan nilai yang dijaga oleh para pemegang amanah.
Pilihan yang dihadapi sebenarnya sederhana:
membangun negara berbasis nilai,
atau membiarkannya dikelola sebagai proyek.