KDM Minta Sekolah Swasta Tampung Siswa tak Mampu yang Gagal Masuk Sekolah Negeri

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta sekolah swasta membuka akses bagi siswa kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Pemprov Jabar menyiapkan bantuan pendidikan Rp2,7 juta per siswa. (Foto: Pemprov Jabar)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta sekolah swasta membuka akses yang lebih luas bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu yang belum diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027.

Menurut Dedi, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah swasta menjadi kunci untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan, meskipun tidak lolos dalam proses penerimaan murid baru di sekolah negeri.

“Kita membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk sekolah swasta, agar anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan,” kata Dedi Mulyadi, Jumat (19/6/2026).

Pria yang akrab disapa KDM itu menjelaskan, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan skema bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang melanjutkan sekolah di lembaga pendidikan swasta.

Pemerintah daerah, kata dia, berencana memberikan bantuan sebesar Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan yang lebih merata.

Dedi berharap besaran bantuan tersebut dapat diterima dan disepakati oleh yayasan-yayasan sekolah swasta sehingga program dapat berjalan optimal.

“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” ujarnya.

Menurut Dedi, keterlibatan sekolah swasta sangat penting untuk mengatasi keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Tanpa dukungan sekolah swasta, ribuan siswa dari keluarga kurang mampu berpotensi kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi atau keterbatasan kuota sekolah negeri.

“Kami ingin semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya,” tegasnya.

Dedi juga menyebut sebagian siswa dari keluarga mampu telah memilih bersekolah di sekolah swasta sesuai pilihan masing-masing. Sementara itu, hasil pemetaan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 akan menjadi dasar penempatan siswa di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.

Pemprov Jawa Barat terus berupaya mencari solusi agar seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta sekaligus memberikan dukungan pembiayaan bagi siswa yang membutuhkan.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap akses pendidikan menengah di Jawa Barat semakin merata dan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak.