Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis, DPR Tegaskan Perintah Presiden Wajib Ditindaklanjuti

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. (Foto: Antara)

Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memantik dukungan kuat dari Parlemen. Pernyataan keras Kepala Negara yang menyebut aksi biadab tersebut sebagai bentuk ‘terorisme’ dinilai bukan sekadar retorika, melainkan mandat langsung bagi aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak tanpa pandang bulu.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa ketika seorang Presiden sudah berbicara dengan nada setegas itu, maka tidak ada pilihan lain bagi Kepolisian maupun kejaksaan selain menuntaskan kasus hingga ke akar-akarnya.

“Ucapan Presiden itu adalah perintah. Karena itu, tantangan bagi APH saat ini adalah bagaimana menerjemahkan apa yang telah disampaikan Presiden ke dalam tindakan nyata di lapangan,” ujar Nasir kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

DPR Kawal Pengusutan Aktor Intelektual

Nasir menyatakan, Komisi III DPR RI berdiri tegak di belakang langkah Presiden untuk mendorong pengusutan menyeluruh. Fokus utama saat ini bukan lagi sekadar menangkap pelaku di lapangan, melainkan mengungkap siapa dalang atau aktor intelektual yang merancang aksi intimidasi tersebut.

Ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan proses hukum. Mengingat kasus ini telah menarik atensi publik yang sangat luas—terlebih dengan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat—profesionalisme APH sedang dipertaruhkan.

“Jangan berlarut-larut. Publik butuh kepastian. Aparat harus profesional dan berani mengungkap siapa yang menyuruh dan siapa yang mendanai. Kita tidak ingin hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke samping atau ke atas,” tegas politikus senior ini.

Prabowo: Kejar Siapa yang Bayar!

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi hangat bersama jurnalis dan pengamat pada Selasa (17/3/2026), Presiden Prabowo Subianto tidak menahan diri dalam mengecam serangan terhadap Andrie Yunus. Dengan nada bicara yang tegas, Prabowo mengategorikan serangan tersebut sebagai kejahatan serius yang mencederai demokrasi.

“Ini terorisme, ya kan? Tindakan biadab. Harus kita kejar, harus kita usut, harus kita usut,” cetus Prabowo dalam potongan video yang kini viral di media sosial.

Mantan Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa investigasi harus bergerak jauh melampaui eksekutor lapangan. Ia memerintahkan pencarian jejak aliran dana dan instruksi di balik layar. “Siapa yang nyuruh, siapa yang bayar,” imbuh Presiden, memberikan sinyal bahwa tidak ada ruang perlindungan bagi siapapun yang terlibat.

Harapan kini tertumpu pada kecepatan gerak tim investigasi. Dengan adanya ‘lampu hijau’ langsung dari Istana, hambatan birokrasi atau intervensi kepentingan seharusnya sudah luluh lantak. 

Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum: mampukah mereka menjawab tantangan Presiden, ataukah kasus ini akan kembali menguap di tengah jalan?