Efektif Pangkas Impor LPG, Kompor Listrik Malah Bisa Jadi Bumerang Karena Satu Skenario Ini!

Program Konversi Kompor Listrik PLN – (foto: Dok.PLN)

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menilai kompor listrik dan kompor gas memiliki keunggulan masing-masing. Namun, penggunaan kompor listrik dinilai dapat mendukung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).

Bisman mengatakan pengembangan kompor listrik berkaitan dengan strategi ketahanan energi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan kebutuhan impor LPG yang selama ini turut membebani anggaran subsidi pemerintah.

“Dari sisi ketahanan energi nasional, kompor listrik dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan dan ketergantungan pada LPG yang itu sebagian besar impor yang memberatkan anggaran subsidi di APBN, sehingga harapannya bisa mengurangi beban subsidi dan impor energi,” ujar Bisman kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan efektivitas penggunaan kompor listrik juga bergantung pada tarif listrik. Jika tarif mengalami kenaikan signifikan, biaya penggunaan kompor listrik dinilai tidak lagi ekonomis.

“Tetapi secara umum kompor listrik lebih efisien. Namun saya kira dalam waktu dekat ini pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik, terlalu berisiko,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran program kompor listrik sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan APBN 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Bahlil, program kompor listrik merupakan salah satu langkah diversifikasi energi rumah tangga guna mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar,” ujar Menteri Bahlil.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Bahlil meminta Komisi XII DPR membantu memetakan daerah yang berpotensi menjadi sasaran distribusi kompor listrik.

“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” ujar Menteri Bahlil.

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran Rp635,24 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi sepeda motor listrik. Anggaran itu nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).