Delapan Fraksi DPR Setujui Pembahasan RAPBN 2027, Bidik Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Tangkapan Layar – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Jakarta, Selasa (18/8/2026). (Foto: Antara/Bayu Saputra)

Seluruh fraksi di DPR RI sepakat meloloskan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan ke tahap pembahasan lanjutan. Ketukan palu persetujuan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Delapan fraksi yang menyatakan persetujuannya meliputi Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Walau sepakat membawa RUU ini ke meja pembahasan, masing-masing fraksi menghujani pemerintah dengan catatan kritis terkait arah kebijakan fiskal hingga efektivitas belanja negara.

Postur Anggaran dan Ambisi Tumbuh 6 Persen

Dalam draf RAPBN 2027, pemerintah menyodorkan angka pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara menembus Rp4.097,2 triliun. Dari kalkulasi tersebut, defisit anggaran dirancang sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi cukup berani di angka 6 persen untuk tahun 2027.

Sikap fraksi-fraksi di Senayan beragam merespons postur tersebut. Fraksi PDI-Perjuangan mematok syarat agar angka pertumbuhan 6 persen tidak cuma gagah di atas kertas, tetapi wajib menetes menjadi lapangan kerja formal baru, mengerek pendapatan warga, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

PDI-P Melototi Anggaran Makan Bergizi Gratis

Suara lantang PDI-P juga tertuju pada besarnya alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan mencapai Rp242 triliun. Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Budi Sulistyono Kanang, mewanti-wanti agar program prioritas tersebut dikelola secara presisi.

“Pelaksanaan harus mengurangi berbagai risiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif,” tegas Budi di Senayan.

Menurutnya, ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran menjadi kuis kunci agar dana jumbo tersebut tak menguap tanpa hasil nyata.

NasDem Sentil ICOR dan Danantara, Gerindra Pasang Badan

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menilai target ekonomi 6 persen cukup realistis, namun menuntut benah-benah fundamental. NasDem mendesak perbaikan serius di sektor logistik dan pemangkasan birokrasi demi menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke level efisien 5,3–5,5.

Tak hanya itu, NasDem juga menyoroti potensi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan skema pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara agar dikelola secara transparan serta akuntabel.

Di pihak lain, Fraksi Partai Gerindra pasang badan membela rancangan anggaran pemerintah. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menegaskan bahwa postur RAPBN 2027 mencerminkan konsistensi kepemimpinan nasional dalam menjaga perut rakyat.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan afirmatif kepada rakyat melalui penguatan jaring pengaman sosial dan perlindungan daya beli,” ujar Kamrussamad.

Adapun fraksi PKB, PKS, PAN, dan Demokrat menyepakati alur pembahasan selanjutnya, seraya menitip pesan agar belanja negara benar-benar terukur demi menjaga keberlanjutan fiskal.

Rangkaian pembahasan RUU APBN 2027 ini akan berlanjut ke babak berikutnya. Pemerintah dijadwalkan menyampaikan tanggapan resminya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 27 Agustus 2026 mendatang.