Ada sesuatu yang mendasar yang bergeser dalam dunia kesehatan hari ini, namun sebagian besar dari kita mungkin tak menyadarinya. Di mata dr. Tifauzia Tyassuma –atau yang akrab disapa Dokter Tifa— cairan yang disuntikkan ke lengan jutaan manusia di abad ke-21 ini sejatinya tak lagi bisa disamakan dengan vaksin konvensional era dulu.
Hal itu dibeberkan dr. Tifa saat meluncurkan buku ke-7 miliknya yang cukup tebal –mencapai lebih dari 700 halaman— berjudul Kontroversi Vaksin: Jalan Pintas Mengubah Dunia. Acara peluncuran dan diskusi publik garapan Inilah.com bertajuk Kontroversi Vaksin: Ikhtiar Sains atau Melawan Takdir? tersebut berlangsung hangat di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta Selatan, Minggu (30/8/2026).
“Vaksin yang kita ketahui di tahun 2026 ini sudah berubah menjadi platform biologi berbasis teknologi,” cetus Dokter Tifa di hadapan para peserta.
Untuk mempermudah pemahaman, ia menganalogikannya dengan peralihan kendaraan bensin ke mobil listrik (EV). Ketika seseorang mengendarai mobil listrik, pada hakikatnya ia sedang mengoperasikan sebuah platform teknologi yang amat berbeda ketimbang mobil biasa. Begitu pula dengan vaksin modern.
“Kita mengira yang masuk atau ditusukkan ke tubuh kita adalah vaksin biasa. Padahal itu bukan lagi sekadar virus yang dilemahkan, melainkan sebuah platform biologi,” lanjutnya.
Cara Kerja mRNA dan Bayang-Bayang Raksasa AI
Dokter Tifa menjelaskan, era vaksin modern saat ini sangat kental dengan penggunaan teknologi mRNA. Berbeda dari metode lama, mRNA bekerja ibarat menyuntikkan rangkaian ‘instruksi genetik’ yang memberi sinyal kepada sel-sel tubuh untuk memproduksi protein tertentu—misalnya protein yang menyerupai virus –sehingga memicu terbentuknya antibodi.
Namun, yang bikin khawatir adalah ketika teknologi biologi molekuler ini beririsan dengan pesatnya perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) yang makin tak terbendung.
Ia menyoroti perubahan peta pendanaan di lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Jika dulu mayoritas dana WHO disokong iuran negara anggota, kini 80 persen justru disokong donatur swasta yang juga pemain besar di industri AI dan farmasi global, salah satunya Bill Gates.
Di titik inilah dr. Tifa melontarkan otokritik keras. Ia mengkhawatirkan adanya pergeseran fungsi tubuh manusia dari objek medis menjadi sekadar pusat data (data set).
Kendati kritis, Dokter Tifa menegaskan bahwa dirinya sama sekali bukan seorang anti-vaxxer. “Saya tidak anti vaksin, karena ada keberhasilan nyata di baliknya –seperti sejarah penanganan penyakit cacar dulu. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika platform teknologinya diambil alih tanpa transparansi yang jelas,” tegasnya.
Spektrum Efek Samping dan Alarm dari Eks Menkes
Dalam buku terbarunya yang dicetak eksklusif berformat full color tersebut, Dokter Tifa juga merinci spektrum efek samping yang patut dicermati masyarakat. Mulai dari reaksi lokal ringan seperti demam dan pegal, reaksi alergi berat (anafilaksis), hingga gangguan yang sangat langka seperti peradangan otot jantung (miokarditis), kelainan saraf (Bell’s palsy/GBS), hingga risiko pembekuan darah (D-dimer tinggi).
Nadanya selaras dengan pandangan Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, yang turut hadir sebagai pembicara. Siti Fadilah menyoroti fenomena lonjakan kasus autoimun hingga pemburukan kondisi penyakit pasca-vaksinasi massal.
Menurut Siti, ketika sistem imun dipaksa memproduksi antibodi secara berulang-ulang tanpa jeda yang ideal, tubuh akan mengalami titik jenuh.
“Kita memproduksi antibodi, tapi kalau terus-menerus dipicu, lama-lama tubuh capek sekali. Akhirnya muncullah autoimun. Selain itu, ada juga laporan kasus diabetes yang mendadak lebih berat hingga kemunculan turbo cancer,” jelas Siti.
Siapa yang Berhak Menentukan Isi Tubuh Kita?
Di penghujung diskusi, Dokter Tifa menekankan bahwa poin paling mendasar dari bukunya adalah mengembalikan hak informed consent serta transparansi penuh kepada masyarakat. Publik berhak tahu secara utuh apa yang disuntikkan, apa risikonya, dan bagaimana antisipasinya.
“Pertanyaan terbesarnya adalah: siapa sebetulnya yang berhak menentukan apa yang boleh masuk ke dalam tubuh manusia? Ketika ada kewajiban (mandatory), di situ pula pemerintah punya tanggung jawab besar untuk mengawasi dan mengantisipasi segala dampaknya secara jujur,” pungkasnya.